oleh

Izin Operasi PT KNK Belum Terbit, Wagub Sulteng: Kalau Beroperasi, itu Ilegal!

WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Dg Palabbi melakukan kunjungan kerja ke Desa Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Parigi Moutong, Kamis (6/5/2021). FOTO: BIRO ADPIM

SultengTerkini.Com, PARIMO– Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, Rusli Dg Palabbi melakukan kunjungan kerja ke Desa Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Parigi Moutong, Kamis (6/5/2021).

Dalam kunjungannya, wagub didampingi Ketua Komisi III DPRD Sulteng Sony Tandra, Wakil Bupati (wabup) Parimo Badrun Nggai.

Tujuan kunjungan dan pertemuan wagub dan rombongan untuk melihat pencemaran air di Bolano Lambunu akibat pencemaran tambang emas ilegal di Desa Kota Nagaya.

Menurut wagub, kunjungannya itu untuk melihat kondisi masyarakat dan dampak pencemaran yang disebabkan pertambangan emas di Bolano Lambunu.

“Kunjungan kita ini melihat pertambangan emas dan saya memastikan bahwa proses penambangan emas tersebut adalah ilegal dan sudah beberapa kali berpindah-pindah tangan,” katanya.

Saat ini kata dia, dampaknya sangat besar kepada petani sawah, sehingga tidak bisa lagi menanam.

Dia meminta agar diundang perusahaan penambang siapa yang bertanggung jawab atas operasional tambang tersebut.

Wagub berharap agar pertambangan emas ilegal dihentikan. “Kalau tidak dihentikan, sawah seluas 2.700 hektare terancam tidak berproduksi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai menyampaikan, belajar dari kejadian tambang emas ilegal Desa Buranga disepakati bahwa seluruh tambang ilegal harus dihentikan, tetapi keputusan itu tidak dipatuhi.

“Yang susahnya pengusaha tersebut bekerjasama dengan oknum-oknum. Untuk itu pemda sudah membentuk satgas berdasarkan undang-undang lingkungan hidup. Saya akan membuat kesepakatan dari seluruh kepala desa bahwa kedepan tidak ada lagi tambang ilegal di wilayah Parigi Moutong,” tutur wabup.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan P2TSP, Sandra Tobondo menambahkan, perizinan PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa (KNK) di Parimo sudah ada, tetapi izin operasinya belum diterbitkan, sehingga belum bisa beroperasi, apalagi produksi.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sony Chandra meminta kepada pihak terkait agar menindak tegas pelaku penambangan emas ilegal.

“Sekali lagi saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah agar ditindak tegas pertambangan emas ilegal,” katanya.

Wagub Rusli kembali menambahkan, pihak PT KNK ini diharap untuk memberhentikan operasi, mengingat belum mengantongi izin.

“Kalau tetap operasi, itu ilegal dan saya juga meminta agar seluruh masyarakat patuhi prokes karena kondisinya tren kenaikan sudah sangat tinggi. Olehnya saya mengharapkan agar mematuhi seluruh aturan yang sudah ditetapkan,” tuturnya. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 8 times, 1 visits today)

News Feed