oleh

Jatam Desak Kementerian ESDM Moratorium Izin Tambang di Sulteng

KOORDINATOR Pelaksana Jatam Sulawesi Tengah, Taufik. FOTO: IST

SultengTerkini.Com, PALU– Setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perubahan atas  UU Nomor 4 Tahun 2009, yang  hampir menarik semua kewenangan mengenai  pertambangan ke pemerintah pusat, khususnya  di Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Jatam Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak kementerian tersebut untuk melakukan moratorium pemberian  Izin Usaha  Pertambangan (IUP) di wilayahnya.

Menurut Taufik sebagai Koordinator Pelaksana Jatam Sulteng, hal ini menjadi penting dilakukan segera  oleh Kementerian ESDM untuk menghindari ancaman konflik agraria di sektor tambang di Sulteng.

Karena kata dia, dari hasil temuan Jatam Sulteng, banyak izin-izin usaha pertambangan di wilayahnya tumpang tindih dengan wilayah-wilayah pertanian bahkan pemukiman  warga.

“Diantaranya, dari hasil temuan Jatam Sulteng adalah izin tambang yang diterbitkan di wilayah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dengan luas konsesi IUP mencapai 15.000 hektare,” kata Taufik kepada jurnalis media ini, Rabu (28/4/2021).

Izin pertambangan emas ini hampir mengaveling seluruh wilayah Kecamatan Kasimbar dan berpotensi menimbulkan konflik.

Temuan lain Jatam Sulteng, izin-izin tambang yang diterbitkan di wilayah Kabupaten Tolitoli,  seperti Kecamatan Dondo juga mengaveling wilayah pertanian dan pemukiman warga.

Bukan hanya itu kata Taufik, aktivitas-aktivitas tambang yang saat ini beroperasi  banyak bermasalah, dari mencemari lahan-lahan pertanian warga seperti yang terjadi di Kabupaten Banggai hingga mencemari sumber-sumber air bersih seperti di wilayah Desa Pongian Kecamatan Bunta. Sungai di desa tersebut diduga dicemari aktivitas pertambangan nikel.

Sehingga berdasarkan hasil temuan tersebut, Jatam Sulteng mendesak Kementerian ESDM untuk melakukan moratorium pemberian izin tambang di wilayahnya.

Selain itu pihak Kementerian ESDM juga diminta melakukan peninjauan kembali izin-izin tambang yang tumpang tindih dengan wilayah pertanian, perkebunan bahkan pemukiman warga, sehingga berpotensi menimbulkan konflik di Sulteng. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 28 times, 1 visits today)

News Feed