oleh

Menkumham Resmikan Kecamatan dan Desa Sadar Hukum di Sulteng

GUBERNUR Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mendampingi Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Hamonangan Laoli meresmikan 19 Kecamatan dan 22 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah Sulawesi Tengah bertempat di Gedung Pogombo, Senin (12/4/2021). FOTO: BIRO ADPIM

SultengTerkini.Com, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola mendampingi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoli meresmikan 19 Kecamatan dan 22 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah Sulawesi Tengah bertempat di Gedung Pogombo, Senin (12/4/2021).

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), para bupati dan Walikota Palu.

Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sulteng, Lilik Sujandi menyampaikan, lahirnya Desa Sadar Hukum merupakan prestasi yang sangat tinggi karena untuk mencapai predikat itu memiliki persyaratan yang banyak dan sangat berat seperti tidak ada kasus korupsi, tidak ada paham radikal di wilayah tersebut dan tidak ada narkoba.

Untuk mencapai predikat tersebut, tidak terlepas dari dorongan dan dukungan gubernur, walikota Palu dan bupati, sehingga dapat terwujud prestasi desa dan kelurahan yang sadar hukum juga dukungan dari seluruh unsur forkopimda propinsi dan kabupaten dan Kota Palu.

Gubernur Longki Djanggola mengatakan, adanya peresmian desa/kelurahan sadar hukum di wilayahnya membuktikan bahwa masyarakat Sulteng masih memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang cukup tinggi.

“Yang kita harapkan dapat menjadi pemicu bagi desa/kelurahan lainnya untuk terus meningkatkan kapatuhan dan ketaatannya pada hukum, sehingga tercipta budaya hukum yang baik serta bisa ikut memperoleh predikat desa/kelurahan sadar hukum dan meraih penganugerahan Anubhawa Sasana desa/kelurahan oleh bapak menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia sebagaimana desa/kelurahan yang saat ini diresmikan,” katanya.

Menurutnya, inisiasi kegiatan semacam ini perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan yang diharapkan nantinya menjadi media komunikasi intensif dan efektif dalam harmoni gerak langkah bersama dalam rangka terciptanya sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoli menyampaikan suatu kebanggaan yang sangat tinggi atas pertemuan kali ini dengan gubernur, para bupati dan walikota dalam acara pencanangan desa dan keluarahan sadar hukum.

Dia menuturkan, penetapan desa/kelurahan sadar hukum memiliki persyaratan yang sangat ketat.

Untuk itu prestasi mencapai wilayah sadar hukum adalah suatu usaha dari semua pihak, sehingga masyarakat dapat patuh dan taat kepada hukum.

Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM mengharapkan terus meningkatkan penyuluhan hukum agar masyarakat dapat mengetahui dan taat aturan hukum.

“Selain itu juga tingkatkan kerjasama antar instansi dalam rangka penyebarluasan aturan perundang-undangan dengan harapan semua lapisan masyarakat dapat patuh dan taat hukum,” katanya.

Menteri Hukum dan HAM juga berharap kedepan semua desa dan kelurahan di Sulteng dapat dicanangkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 13 times, 1 visits today)

News Feed