oleh

SIP Minta Bukan Lampu Jalan tapi Moratorium Pengerukan Sungai Poso

Vandi

SultengTerkini.Com, POSO– Satu Indonesia Peduli (SIP) Danau Poso menilai usulan Ketua II DPRD Kabupaten Poso, Rommy S Alimin yang meminta pemasangan lampu jalan di sepanjang jalan di wilayahnya mulai dari perbatasan Sulteng-Sulsel (Pamona Selatan), Sampai Perbatasan Poso-Parigi (Tumora) bentuk kesesatan berpikir.

Usulan ini dia sampaikan saat rapat bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso dengan Sinode GKST serta pihak PT Poso Energi di ruang Pogombo kantor bupati setempat.

Usulan ini adalah usulan Fraksi Nasdem agar Kabupaten Poso terlihat terang benderang di malam hari.

Koordinator SIP Danau Poso, Vandi menjelaskan, argumentasi Ketua II DPRD Poso, Rommy Alimin adalah cerminan argumentasi yang kabur dan hendak menggiring atau menghilangkan substansi atas penolakan pengerukan Sungai Poso.

Mestinya kata dia, anggota DPRD Poso mengonstruksikan persoalan yang sedang terjadi ini sejak awal atau sebelum ada aktivitas pengerukan agar argumentasi yang muncul bukan soal lampu jalan.

Hal ini menurutnya agar ada semacam dorongan yang serius dari DPRD untuk menyelesaikan persoalan pengerukan Sungai Poso.

“Bila lampu jalan dipandang sebagai solusi atas polemik yang terjadi, ini jauh dari harapan dan justru mengaminkan pengerukan Sungai Poso,” kata Vandi dalam keterangan resminya kepada media ini, Selasa malam.

Vandi menambahkan, substansi yang penting adalah soal bagaimana Pemkab Poso harus mengambil sikap untuk memoratorium pengerukan Sungai Poso.

Hal ini bukan tanpa alasan, SIP Danau Poso saat pertemuan di Ruang Pogombo kantor bupati Poso pada 3 Maret 2021 yang dihadiri oleh Bupati Poso dan Wakil Bupati Poso serta masyarakat terdampak pengerukan sudah menyampaikan bahwa, pengerukan Sungai Poso yang dimulai dengan perjanjian No 130/PIP/ENV/IV/2017- No 180/0760/hkm/2017 tentang Penataan Sungai Poso antara Pemkab Poso diwakili oleh Mantan Bupati Poso Darmin A Sigilipu dan PT Poso Energi  diwakili oleh Ahmad Kalla secara terang batal demi hukum.

Ini berdasarkan kajian SIP Danau Poso yang menilai bahwa perjanjian tersebut secara objektif tidak memenuhi unsur perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata yang mana terdapat unsur penipuan dalam perjanjian tersebut.

Selain batal demi hukum, Vandi juga menambahkan, dalam aktivitas pengerukan Sungai Poso terdapat berbagai macam pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh PT Poso Energi dalam aktivitas pengerukan.

SIP menginventarisir kurang lebih ada 13 peraturan yang dilanggar atas aktivitas tersebut yang mana terdapat ancaman sanksi administrasi dan pidana.

Olehnya itu, persoalan ini bukan soal lampu jalan seperti yang diusulkan oleh Fraksi Nasdem melalui Rommy Alimin.

Bila usulannya soal lampu jalan, itu dapat didorong melalui kewajiban perusahaan lewat dana CSR sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Jadi persoalan lampu jalan itu tidak harus mengiyakan aktivitas pengerukan Sungai Poso yang telah melanggar berbagai macam peraturan tersebut.

“Ini patut menjadi perhatian kita semua,” tutur Vandi. */HAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 132 times, 1 visits today)

News Feed