oleh

Sarifuddin Sudding Dukung Kapolda Sulteng Berantas Tambang Ilegal

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. FOTO: ICHAL/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Langkah tegas Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Polisi Abdul Rakhman Baso yang akan menertibkan tambang ilegal di wilayahnya mendapat dukungan dari anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding.

“Saya memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang akan dilakukan Kapolda Sulteng untuk memberantas dan menindak tegas para penambang ilegal,” kata Sarifuddin Sudding kepada SultengTerkini.Com, Senin (1/3/2021).

Karena menurut anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sulteng itu, kehadiran para penambang ilegal selama ini banyak merusak lingkungan.

Apalagi kata dia, baru-baru ini terdapat kejadian longsor di lokasi tambang ilegal Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia.

“Saya kira ini harus dilakukan suatu proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan ilegal tersebut,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Termasuk kata dia, jika ada oknum aparat yang terindikasi membekingi para penambang ilegal agar segera ditindak tegas.

Sarifuddin berharap penambangan liar seperti di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara yang merusak lingkungan hingga mengakibatkan banjir, tidak terjadi di Sulteng.

Olehnya para penegak hukum segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak dan menertibkan para pengusaha tambang yang tidak dilengkapi dengan dokumen izin dalam hal melakukan eksplorasi dan eksploitasi lahan pertambangan.

Mantan Sekretaris Jenderal DPP Hanura itu berharap adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam rangka untuk menertibkan pertambangan ilegal di Sulteng.

“Tidak hanya di Parigi saja, tetapi di daerah lain seperti Morowali dan Morowali Utara juga harus ditertibkan dari para penambang ilegal. Pelakunya tentunya harus diproses hukum,” tegas lulusan Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan itu.

Sebelumnya diberitakan, Kapolda Sulteng, Irjen Polisi Abdul Rakhman Baso angkat bicara mengenai peristiwa longsor di lokasi tambang emas Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong pada Rabu (24/2/2021) yang memakan korban jiwa enam orang.

Menurut Kapolda Rakhman Baso, masalah penambangan emas ilegal di wilayahnya sudah beberapa kali dilakukan penertiban, tetapi setelah itu masyarakat kembali lagi beraktivitas menambang karena alasan seperti di lahannya sendiri, tidak ada lapangan pekerjaan untuk mencari penghidupan ekonomi, dan lain sebagainya.

“Itulah alasan mereka, tapi kami tetap melakukan penegakan hukum dan sudah beberapa kali kita lakukan penindakan atau penertiban tapi mereka kembali lagi, kira-kira seperti itu,” katanya usai meluncurkan Kampung Tangguh di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Kamis (25/2/2021).

Kapolda mengatakan, kepolisian akan melakukan tindakan penegakan hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam penambangan liar, termasuk oknum aparat keamanan.

“Saya tidak ragu-ragu untuk mengejar siapapun dia, oknum Polri atau TNI, saya sudah sepakat dengan pak Danrem tidak ragu-ragu untuk menindak tegas pelakunya,” katanya.

Menurutnya, masalah penertiban tambang emas ilegal harus ditangani secara bersama-sama dengan pemerintah daerah karena berpengaruh dengan berbagai aspek seperti keamanan, lingkungan, dan ekonomi.

“Tapi bukan berarti itu saya katakan bahwa kita melakukan pembiaran, tidak, Polri sudah berlalu-lalu melakukan penertiban disana itu tapi kembali lagi, kembali lagi,” tuturnya.

Kapolda juga mempertimbangkan menempatkan aparat kepolisian di lokasi tambang emas ilegal mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 144 times, 1 visits today)

News Feed