oleh

Demo di Depan Kantor BPN Sulteng, AUPL: Laksanakan Putusan MA dan Cabut HGU PT SPN!

MASSA Aliansi Untuk Petani Lee berunjukrasa di depan kantor Badan Pertanahan Negara Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan S Parman, Kota Palu, Senin (1/2/2021). FOTO: IST

SultengTerkini.Com, PALU- Aliansi Untuk Petani Lee (AUPL) melaksanakan aksi di dua titik, yaitu Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut), Senin (1/2/2021).

Menurut Charli Tungka, Koordinator Lapangan Aliansi Untuk Petani Lee, aksi ini merupakan respon terhadap lambatnya tindakan BPN provinsi dalam menanggapi surat permohonan aliansi untuk mencabut Surat Keputusan Hak Guna Usaha PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN).

Sebelumnya, aliansi memasukkan surat permohonan yang isinya mendesak BPN Sulteng agar secara hirarkis mencabut SK HGU PT SPN, sebab dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 174_K/TUN/2020 lembaga pertanahan tersebut diwajibkan mencabut SK HGU seluas 1.895 hektare yang berada di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara.

Tuntutan aliansi mendesak agar BPN Morut selaku tergugat melaksanakan putusan dan mencabut HGU PT SPN.

Sebab kata dia, pasca putusan ini sudah dikeluarkan dan berkekuatan hukum tetap, tidak ada tindakan serius dari lembaga itu untuk mengeksekusi HGU itu.

“Dalam aksi, kami menyampaikan orasi politik dan membentangkan spanduk mosi tidak percaya kepada BPN dan juga akan memasang spanduk serupa di kantor DPRD Sulteng. Hanya saja, di tengah aksi berjalan, kami justru tidak diizinkan oleh pihak kepolisian karena di kantor DPRD Sulteng sedang ada rapat paripurna,” katanya.

Tentu hal tersebut direspon kurang baik oleh pihak Aliansi.

Sebab, tujuan aliansi menuju ke DPRD Sulteng untuk mengantarkan surat permohonan agar lembaga legislatif itu menjalankan fungsi pengawasannya pada lembaga birokrasi yaitu BPN.

“Kami kecewa, sebab dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak menyampaikan pendapat itu diberikan oleh negara. Tidak boleh rakyat dalam menyampaikan pendapat di muka umum itu dihalangi apapun situasi pada gedung pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Padahal, kami sudah memenuhi semua prosedur pengerahan massa,” tuturnya.

“Karena tidak ingin terjadi tindakan represif lebih jauh, kami pun memilih tetap melakukan aksi di kantor BPN Provinsi Sulawesi Tengah dengan tetap pada tuntutan utama kami yaitu laksanakan putusan Mahkamah Agung dan cabut HGU PT SPN,” tegasnya.

Menurutnya, sikap Aliansi Untuk Petani Lee tetap mendesak tergugat yaitu BPN Morowali Utara dan PT SPN agar menjalankan apa yang menjadi putusan pengadilan Mahkamah Agung.

Sebab, menurutnya, HGU tersebut dalam fakta persidangan terbukti cacat hukum dan administrasi.

“Tapi kami heran, mengapa sikap pasif yang justru ditunjukkan oleh lembaga tersebut. Jika putusan pengadilan belum dijalankan, maka kami pun tetap mengawal kasus ini hingga tuntas,” tuturnya. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 34 times, 1 visits today)

News Feed