oleh

Polda Sulteng Sita 1.417 Botol Madu Tak Berizin

DIREKTUR Reskrimsus Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Afrizal (tengah) saat jumpa pers di Palu, Senin (11/1/2021). FOTO: ICHAL/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Sebanyak 753 botol madu hasil industri rumah tangga milik MR di sebuah rumah indekos di Jalan Anoa II, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pada Rabu (30/12/2020) pagi disita polisi.

Pelaku MR saat digerebek polisi dari Subdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulteng tidak dapat berkutik dan diketahui sementara mengolah madu dan melakukan pengemasan dalam botol.

Direktur Reskrimsus Polda Sulteng, Kombes Polisi Afrizal kepada sejumlah jurnalis di Palu, Senin (11/1/2021) mengatakan, dalam usahanya MR (62) yang tinggal di Jalan Anoa II Palu tersebut memperdagangkan madunya di toko obat, apotek dan swalayan di Kota Palu dengan mengatakan, madunya mempunyai legalitas dan diproduksi di Makassar, serta melabeli madu produksinya dengan menyebut “Madu tawon lebah alam, Madu alam lebah hutan dan Madu lengkeng lebah madu”.

Dia menyebut dari toko obat, apotek dan swalayan di Kota Palu turut diamankan madu hasil produksi MR sebanyak 664 botol, karena diketahui hasil produksi madu MR ini berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Penelitian Obat dan Makanan (POM) Kota Palu didapat parameter PK HMF hasilnya 889.71 mg/kg yang seharusnya syarat maksimal 50 mg/kg, sehingga disimpulkan tidak memenuhi syarat.

“MR melakukan produksi madu olahannya di Kota Palu sudah kurang lebih dua tahun. Selain di Kota Palu, pemasaran yang dilakukan sampai di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara,” kata Afrizal yang didampingi Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Polisi Didik Supranoto.

Adapun barang bukti madu yang disita sebanyak 1.417 botol. Selain itu juga diamankan barang-barang lain seperti bahan campuran pembuatan madu dan perlengkapan mengolah madu lainnya.

TERSANGKA MR (pakai baju tahanan). FOTO: ICHAL/SULTENGTERKINI.COM

Tersangka MR setidaknya telah melakukan tiga perbuatan pidana yaitu tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etika, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang, kedua tidak memiliki izin usaha pangan olahan dan ketiga tidak memiliki izin edar sebagai pelaku usaha pangan.

Sehingga penyidik menjerat tersangka MR sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman lima tahun dan denda Rp 2 miliar, serta UU tentang Pangan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Tersangkanya sudah ditahan, dan kasusnya masih akan terus dikembangkan,” tegas Afrizal. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 33 times, 1 visits today)

News Feed