oleh

Tim Hukum Paslon “Handal” Laporkan KPU Morut ke DKPP

Tim Hukum Paslon “Handal” Laporkan KPU Morut ke DKPP

SultengTerkini.Com, PALU– Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara (Morut) Nomor Urut 02, Holiliana Tumimomor-Abudin Halilu (Handal) resmi melaporkan seluruh Komisioner KPU Morut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Laporan tersebut telah telah diterima oleh DKPP dengan Nomor Tanda Terima Dokumen: 11-23/SET-02/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020.

Laporan tersebut melampirkan enam dokumen rekomendasi Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Morut, video kampanye calon bupati nomor urut 1 tanggal 12 Desember 2020 pukul 19.30 Wita dan video konferensi pers Ketua KPU Morut tanggal 12 Desember 2020, pukul 23.30 Wita.

Saat ini, Tim Kuasa Hukum Handal sedang menunggu jadwal persidangan awal.

Laporan ke DKPP itu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan KPU Morut dalam pilkada serentak tahun 2020 lalu.

Tim Hukum Handal, Syahrudin Ariestal Douw, Rabu (6/1/2021) menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dimaksud, yakni KPU Morut tidak melaksanakan rekomendasi Panwascam dan Bawaslu setempat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kemudian ada indikasi Komisioner KPU Morut telah melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan kandidat bupati pada saat akan dilangsungkan PSU,” ungkapnya.

Etal, sapaan akrabnya mencontohkan, di TPS 1 Desa Peboa, kandidat Bupati Nomor Urut 1, dr Delis datang berkampanye untuk memenangkan calon gubernur, sekitar pukul 19.30 tanggal 12 Desember 2020.

“Kata-katanya sebagai berikut nanti akan dilakukan pemilihan ulang di TPS Peboa ini, tapi hanya  pemilihan gubernur-wakil gubernur,” katanya mengutip kalimat yang disampaikan calon bupati tersebut.

Anehnya, kata dia, KPU Morut baru memutuskan penetapan PSU di TPS tersebut pada pukul 23.30 Wita.

“Asumsi kami, bahwa kandidat bupati nomor urut 1 telah mengetahui lebih awal adanya PSU di TPS 1 Desa Peboa, tetapi PSU yang dilakukan hanya untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan PSU calon bupati dan wakil bupati tidak dilakukan walaupun telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara,” tuturnya.

Pihaknya meyakini, ada dugaan kuat KPU telah melanggar etik sebagai penyelenggara pemilihan karena tidak profesional dalam melaksanakan tugas.

“Dan kami berharap pemberhentian terhadap para komisioner KPU Morut untuk kepentingan pendidikan politik yang demokratis dan tidak memihak,” pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua KPU Morut, Yusri Ibrahim yang dimintai tanggapannya terkait laporan ke DKPP itu, enggan berkomentar.

“Saya no comment,” katanya. CAL/NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 27 times, 1 visits today)

News Feed