oleh

HMI Luwuk Tolak Masuknya Tambang Nikel

SEJUMLAH mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam cabang Luwuk Banggai menggelar aksi penolakan investasi pertambangan nikel di wilayahnya, berlangsung di kantor DPRD setempat, Rabu (6/1/2021) siang. FOTO: STEPHEN

SultengTerkini.Com, LUWUK– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Luwuk Banggai menggelar aksi penolakan investasi pertambangan nikel di wilayahnya, berlangsung di kantor DPRD setempat, Rabu (6/1/2021) siang.

Penolakan tersebut dilatarbelakangi dugaan tidak adanya transparansi dalam perumusan kajian amdal terhadap investasi tersebut kepada publik.

Dimana dalam kajian amdal yang telah dilakukan pihak Pemda serta sejumlah stakeholder terkait lainnya, terkesan tidak melibatkan masyarakat yang menjadi tapak di lokasi ekspansi investasi.

Oleh aktivis HMI, dikatakan bahwa industri tambang nikel yang akan masuk di Kabupaten Banggai, bukan merupakan solusi kesejahteraan masyarakat.

Terlebih dengan hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam yang akan dieksplorasi para investasi tersebut, akan berdampak besar pada kelangsungan hidup masyatakat nantinya.

Keberadaan dua perusahaan tambang nikel yang rencananya melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Masama, yakni PT Banggai Mandiri Pratama dan PT Bumi Persada Surya Pratama, kini menjadi pembicaraan publik.

“Bagamana tidak. Masuknya pertambangan nikel ini menimbulkan spekulasi di paradigma sosial. Banyak yang menganggap bahwa Industri pertambangan yang akan masuk di Kabupaten Banggai, khususnya wilayah Masama, akan menimbuikan konflik sosial diantaranya konflik pertanahan, konflik perbatasan antar desa dan kecamatan, serta matinya produksi pertanian, dan sejumlah masalah serius lainnya,” orasi salah satu massa aksi HMI Luwuk Banggai.

Belum lagi penerbitan surat keterangan atau penguasaan atas tanah, lanjut mereka, kerap menjadi masalah hukum yang menyeret pelakunya ke pengadilan.

“Untuk itu agar terhindar dari permasalahan yang menjerumuskan diri pada hal-hal yang tidak seharusnya, pemerintah desa di semua wilayah yang akan masuk tambang nikel termasuk di Masama, untuk menolak adanya investasi tersebut,” tuntut mereka.

Begitu pula permasalahan luas lahan yang akan dikelola PT Bumi Persada Surya Pratama (BPSP) untuk tambang nikel di wilayah Masama ternyata mencapai 6.080 hektare.

Yang dikatakan melebihi luasan lahan pertanian sawah di wilayah lembah Tompotika yang hanya mencapai 3.068 hektare.

“Bisa dinilai bahwa Pemda Banggai melakukan pembohongan publik dan mendukung adanya industri tambang nikel. Untuk itu HMI cabang Luwuk Banggai tetap komitmen dalam perjuangan menolak tambang nikel masuk di Kabupaten Banggai. Yang tentunya tidak memberikan kontribusi value bagı ekonomi dan tidak pula memberikan kesejahteraan bagi rakyat Kabupaten Banggai,” tegas mereka.

Adapun tiga tuntutan HMI dalam aksi penolakan kali ini, yakni pertama, Pemda dan DPRD Kabupaten Banggai harus secara tegas menolak adanya pertambangan nikel yang akan masuk di wilayahnya.

Kedua, Pemda Banggai dalam hal ini DLH segera menghentikan pembahasan KA-Amdal yang tidak sesuai prosedur dan observasi lapangan.

Dan ketiga, DPRD Banggai harus memberikan rekomendasi kepada Pemda Banggai dan Pemprov Sulteng agar mencabut IUP dan izin-izin lainnya.

“Ketika tuntutan itu tidak diindahkan, maka akan ada gelombang gerakan selanjutnya yang lebih besar,” ancam massa aksi.

Menemui para massa aksi HMI Luwuk Banggai, ketua komisi II DPRD Banggai, Syukri Djalumang mengatakan, informasi akan masuknya investasi pertambangan di sejumlah wilayah di daerah ini, juga telah didengarkan mereka.

Termasuk penolakan-penolakan yang datang langsung dari masyarakat, tokoh-tokoh adat, di lokasi rencana pertambangan itu.

“Tapi kita harus tahu juga, jika perkembangan saat ini urusan pertambangan telah menjadi domain pemerintah provinsi atau pusat. Pertambangan memang ada untung ruginya. Jika memang menguntungkan bagi daerah dan masyarakat, tidak ada masalah karena juga untuk menambah PAD kita,” kata Sukri.

“Tapi fakta pertambangan banyak beroperasi tidak berdampak pada kehidupan masyarakat. Apalagi pertambangan yang akan masuk masama. Secara pribadi, saya juga menolak jika tidak menguntungkan masyarakat di Masama,” lanjut Sukri.

Sebagai Ketua Komisi 2 yang membidangi pertambangan, Sukri mengatakan jika saat ini dirinya secara kelembagaan belum bisa mengklaim investasi itu bisa masuk atau tidak karena adanya jaminan undang-undang yang mengaturnya.

“Tapi saya akan bicara tentang dampak ke masyarakat di komisi nantinya. Kalau di atas persawahan, memang bisa rugikan petani. Ini yang perlu segera kita pikirkan,” tandas Sukri Djalumang, politisi Fraksi NasDem, sebagai tindak lanjut aksi HMI Luwuk Banggai.

(sumber: sangalu.com)

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 15 times, 1 visits today)

News Feed