oleh

Edarkan Kartu Sakti, Cawabup Tolitoli Diperiksa Bawaslu

CALON Wakil Bupati Tolitoli, Bakri Idrus (kaus hitam pakai masker) didampingi tim kuasa hukumnya saat diperiksa di kantor Bawaslu setempat, Jumat (4/12/2020). FOTO: IST

SultengTerkini.Com, TOLITOLI– Calon Wakil Bupati (Cawabup) Tolitoli, Bakri Idrus diperiksa Bawaslu Tolitoli terkait distribusi kartu sakti di sejumlah desa di wilayahnya, Jumat (4/12/2020) siang.

Pemeriksaan tersebut dilakukan Bawaslu Tolitoli guna menindaklanjuti laporan kandidat lain.

Perlu diketahui, Tim Kuasa Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli, Amran H Yahya-Mohammad Besar Bantilan (Amanah Besar) melaporkan adanya pendistribusian kartu sakti milik pasangan calon Muchtar Deluma-Bakri Idrus kepada Bawaslu Tolitoli, Senin (30/11/2020).

Laporan tersebut tertuang dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor: 003/PL/PB/kab/26.10/XI/2020 dengan petugas penerima, Suprianto.

Tim Kuasa Hukum Amanah Besar menjelaskan, distribusi kartu MD Baru telah melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 tahun 2020 Perubahan Atas PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, karena tidak termasuk Bahan Kampanye (BK).

Pada Kamis (3/12/2020), Bawaslu Tolitoli telah mengambil keterangan saksi dan bukti-bukti dari pelapor.

Kuasa Hukum pasangan Muchtar Deluma-Bakri Idrus, Sofyan Yusuf membenarkan bahwa Cawabup Tolitoli, Bakri Idrus menghadiri undangan Bawaslu Tolitoli pada Jumat siang.

Kehadiran Bakri Idrus ke Bawaslu Tolitoli untuk mengklarifikasi apakah kartu sakti yang diedarkan tim sukses pasangan Muchtar Deluma-Bakri Idrus melanggar aturan KPU.

“Pak (calon bupati) Muchtar Deluma tidak hadir, karena pada waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan yang telah terjadwal di Kecamatan Dakopamean,” kata Sofyan Yusuf.

Sofyan Yusuf menegaskan, distribusi kartu sakti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye, karena isi kartu tersebut sama dengan program-program yang selama ini disampaikan ke masyarakat.

“Kita sejak awal merasa bahwa itu (distribusi kartu sakti) tidak masalah. Tidak ada satu pun aturan yang kita langgar. Kartu MD Baru hanya memuat isi program yang selama ini disampaikan kandidat, tidak ada yang diubah,” terang Sofyan Yusuf ketika dihubungi jurnalis media ini, Sabtu (5/12/2020).

Dia menjelaskan, kartu MD Baru yang didistribusikan masuk dalam kategori BK.

“Dia bukan Alat Peraga Kampanye (APK) ya, tapi bahan kampanye,” tuturnya.

Saat ini, Bawaslu masih mengkaji laporan tentang distribusi Kartu MD Baru itu. Apabila ditemukan pelanggaran administrasi, Bawaslu akan menyerahkan hasil laporannya ke KPU, sementara bila terdapat dugaan pelanggan pidana, hasil laporan Bawaslu Tolitoli akan diteruskan ke penyidik Polri. GUS

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 345 times, 1 visits today)

News Feed