oleh

Gubernur Sulteng Minta OPD dan Satgas PUPR Rilis Progres Rehab Rekon Pascabencana

GUBERNUR Sulawesi Tengah Longki Djanggola bersama Wakil Gubernur Rusli Dg Palabbi memimpin Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana di wilayahnya bertempat di Gedung Polibu, Senin (16/11/2020).

SultengTerkini.Com, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola bersama Wakil Gubernur Rusli Dg Palabbi memimpin Rapat Koordinasi (rakor) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (rehab rekon) Dampak Bencana di wilayahnya bertempat di Gedung Polibu, Senin (16/11/2020).

Gubernur Longki menyampaikan bahwa ada dua agenda besar yang dibicarakan dalam agenda rakor penanggulangan bencana yakni evaluasi sudah sejauhmana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal dalam hal ini balai-balai yang diberikan tugas dan kewenangan.

“Kemudian saya minta seluruh OPD agar menyampaikan secara terbuka berapa anggaran yang saudara kelola di dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya minta agar saudara dapat menyosialisasikan berapa jumlah anggaran yang dikelola dan sumber anggarannya,” katanya.

Dia berharap agar kepala BPKAD dapat menyampaikan berapa jumlah anggaran yang masuk ke dalam kas daerah dan pemanfaatannya yang sudah ditetapkan dalam APBD kecuali bantuan DKI Jakarta karena pemanfaatan bantuan DKI Jakarta sesuai permintaan dari pemerintah DKI untuk perbaikan jalan terdampak bencana.

“Saya harapkan agar kita luruskan informasi yang ada di masyarakat,” katanya.

Demikian juga kata Gubernur untuk OPD yang menggunakan dana bantuan seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan diharapkan semua bisa menjawab dan menyampaikan kepada masyarakat pemanfaatan dana rehab dan rekon yang dikelola.

Sementara itu, Wagub Rusli Dg Palabbi menyampaikan, dari kunjungan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, melihat bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sedah berjalan baik walaupun dilihat agak terlambat karena adanya kendala baik bencana non alam dan kendala teknis seperti kesediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).

Dia berharap terkait dengan perpanjangan masa rehabilitasi dan rekontruksi dampak bencana agar Gubernur Longki dapat mengusulkan perpanjangan rehab dan rekon dengan alasan kenapa waktu pelaksanaan rehab dan rekontruksi harus diperpanjang.

wagub juga menyampaikan, terkait dengan permasalahan jaringan PLN ke lokasi huntap, pada kesempatan itu Kepala BNPB sudah langsung menghubungi salah satu direktur di Jakarta untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

Gubernur menyampaikan bahwa hasil komunikasinya dengan Direktur Bisnis PLN bahwa pembiayaan pembangunan jaringan ke lokasi huntap dibiayai secara bersama sesuai proposal pembiayaannya sebesar Rp 1,8 miliar, Balai Prasarana Wilayah Kementerian PUPR sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 400 juta.

Selanjutnya provinsi akan menyediakan anggarannya sebesar Rp500 juta dan PLN sisanya.

“Untuk masalah ini saya harap sudah selesai dan diminta untuk ditindaklanjuti Dinas ESDM,” ujarnya.

Lebih jauh Kepala Dinas PU Sulteng, Syaifullah Djafar mengatakan, perlu pencerahan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan rehab dan rekonstruksi bencana bukan hanya pada sektor pemukiman penduduk.

Tetapi kata dia terdapat di semua sektor seperti rehabilitasi jalan untuk membuka arus distribusi, sehingga bantuan DKI Jakarta itu seluruhnya dimanfaatkan untuk melakukan rehabilitasi jalan yang rusak akibat dampak bencana.

“Kalau sektor pembangunan perumahan terlambat bukan karena anggarannya tidak ada, tetapi karena ketersediaan lahan lokasi pembangunan huntap. Sebenarnya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana Sulawesi Tengah progresnya sudah sangat cepat,” katanya.

Di akhir rakor, Gubernur Longki meminta agar OPD dan Satgas PUPR menyampaikan progres rehab rekon dan jumlah anggaran yang dimanfaatkan serta diharapkan untuk dipublikasi secara terbuka kepada masyarakat.

Untuk itu kata dia, agar disampaikan datanya kepada Biro Humas dan Protokol dipublikasikan dengan siaran pers ke media massa, termasuk penyaluran jadup, santunan duka, dana stimulan tahap I dan II.

Menurut gubernur, surat permintaan sebagai pertimbangan perpanjangan masa rehab dan rekon agar segera ditindaklanjuti dan dikirim melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 24 times, 1 visits today)

News Feed