oleh

Gubernur Longki Tegaskan Masuk Sulteng Harus Miliki Hasil Tes Swab

GUBERNUR Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat memimpin Rapat Koordinasi Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 bersama Bupati/Walikota Palu dilaksanakan secara virtual, Rabu (23/9/2020). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat memimpin Rapat Koordinasi (rakor) Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 bersama Bupati/Walikota Palu beserta unsur forkopimda masing-masing yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (23/9/2020).

Rakor tersebut juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan, Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana Daerah dan pejabat utama Polda Sulteng dan Danrem 132/Tadulako.

Pada rakor itu disepakati beberapa hal diantaranya pelaku perjalanan dari luar wilayah Sulteng harus memiliki hasil PCR Swab, dan dilakukan pemeriksaannya di bandara udara, pelabuhan laut, perbatasan darat, yang efektif mulai berlaku 28 September 2020.

Kemudian pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum bagi yang melanggar protokol kesehatan harus segera diberikan sanksi sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Pergub Nomor 32 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati dan Walikota Palu.

Berikutnya menunda sementara penugasan pejabat dan aparatur sipil negara untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah Sulteng.

Bupati dan Walikota Palu yang wilayahnya mengalami kenaikan konfirmasi positif Covid-19 yang signifikan agar dapat mengajukan pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau karantina wilayah kepada pemerintah pusat untuk dilaksanakan di wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya segala jenis kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak dilaksanakan atas rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 masing-masing wilayah.

Kesepakatan lainnya adalah sekolah tatap muka untuk zona merah akan ditunda, tetapi untuk zona hijau dapat dilaksanakan sepanjang kepala daerah dapat memberikan surat pernyataan untuk dilaksanakan belajar dengan tatap muka.

Gubernur Longki Djanggola menyampaikan, sesuai dengan laporan Pusdatina beberapa hari terakhir bahwa konfirmasi positif di wilayah Sulteng mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Ada beberapa daerah yang sudah masuk pada zona merah seperti Donggala, Kota Palu, Morowali, dan hasil tracking Dinkes bahwa konfirmasi positif adalah orang yang melakukan perjalanan keluar daerah dan orang masuk dari luar daerah.

“Olehnya, untuk memutus penyebaran Virus Corona, kita harus menerapkan harus bebas Covid masuk Sulawesi Tengah dengan syarat harus ada hasil swab PCR . Bagi setiap orang yang masuk Sulawesi Tengah dan sudah ditetapkan sesuai dengan surat edaran yang sudah saya tandatangani dengan tembusan gubernur se Sulawesi,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Abdul Rakhman Baso menuturkan, seluruh pejabat yang diberikan tanggung jawab harus mengambil langkah-langkah konstruktif dan efektif untuk memutus rantai Covid-19.

“Saya sampaikan bahwa negara tidak bisa kalah dengan penyebaran Covid-19,” katanya.

Kapolda meminta agar Pergub 32 Tahun 2020 dapat diterapkan efektif, tetapi perlu kajian dan sosialisasi dalam penerapan dendanya.

“Sehingga kita dapat bersinergi dalam penekanan Covid-19 sampai dengan babinkamtibmas,” ujar Kapolda Abdul Rakhman Baso.

Danrem Farid Makruf menambahkan, hasil kajian TNI bahwa masih banyak warga yang sudah positif Covid-19 tidak ada gejala, tetapi masih berkeliaran dan disinyalir banyak menularkan virus tersebut.

Menurutnya, penafsiran terhadap pemberlakuan new normal baru salah dimasyarakat.

Dia mengatakan, masyarakat banyak tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan bepergian keluar daerah yang tidak urgen.

Olehnya Danrem Tadulako mengharapkan agar dapat dengan tegas diberlakukan sanksi bagi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan.

Ketua DPRD Sulteng yang diwakili Wakil Ketua Komisi IV, Alimuddin Paada menyampaikan, ada pemikiran sebagian masyarakat bahwa informasi tentang Covid-19 ada unsur politiknya.

Dia menuturkan, melihat kondisi peningkatan konfirmasi positif Covid-19, DPRD Sulteng mendukung kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu kata dia, juga menghidupkan kembali pengawasan yang sangat ketat di perbatasan daerah provinsi.

Dia juga meminta agar pelaksanaan sekolah tatap muka dapat ditunda dulu sampai situasi penyebaran Covid sudah teratasi. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 175 times, 1 visits today)

News Feed