oleh

Pemkot Palu Masukkan 3.823 PHL Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan

KEPALA Bidang Perencanaan Bappeda Kota Palu, Ahmad Rijal Arma (kiri) bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu, Amrullah (kanan). FOTO: IST

SultengTerkini.Com, PALU– Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap Pegawai Harian Lepas (PHL) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Walikota Hidayat telah memasukkan sebanyak 3.823 dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kabid Perencanaan Bappeda Kota Palu, Ahmad Rijal Arma mengemukakan, terkait kebijakan dari Walikota Hidayat, maka para PHL di tahun 2020 ini semua dijamin keselamatan kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk PHL yang sudah tercover dalam penyusunan APBD tahun 2020 sebanyak 523 orang,” kata Rijal kepada jurnalis media ini, Selasa (15/9/2020).

Dia menambahkan, untuk sebarannya para PHL tersebut sebanyak 309 di Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 114 orang.

Selanjutnya Dinas Perhubungan sebanyak 100 orang. Selain PHL-nya, para juru parkirnya juga kita telah masukkan dalam program Jamsostek sebanyak 900 orang.

Lebih lanjut kata Rijal, dari 3.823 PHL di Kota Palu akan dimasukkan secara keseluruhan pada APBD Perubahan ini.

“Jadi, semua PHL yang sudah masuk dan terdata serta honornya telah tercover di tahun 2020, akan ditanggung dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam perubahan APBD, berlakunya di tiga bulan terakhir terhitung bulan Oktober 2020,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu, Amrullah menuturkan, langkah tersebut adalah sebuah terobosan baru dari Pemkot Palu, dimana hal ini adalah yang pertama di Sulteng.

“Pak Walikota cukup perhatian terhadap non ASN atau tenaga honorer yang ada dengan memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian kepada PHL,” kata Amrullah.

Menurutnya, dengan besaran premi sebesar Rp 14 ribuan per orang itu tidak lagi dibebaskan kepada PHL, namun semua telah ditanggung oleh Pemkot Palu.

“Manfaatnya saat mereka mulai dari rumah menuju kantor, selama bekerja di kantor dan termasuk dinas luar mengantar surat dan sebagainya jika terjadi kecelakaan itu sudah dicover sama BPJS Ketenagakerjaan dengan biaya rumah sakit tanpa batas, berapapun biaya yang dibutuhkan akan dicover BPJS,” tuturnya.

Amrullah menambahkan, alokasi pekerja non ASN ini diberikan kelas 1 untuk rumah sakit pemerintah, sedangkan kelas 2 diberi rumah sakit swasta.

“Jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, maka kita akan bayarkan senilai hampir Rp 100-an juta kepada ahli warisnya,” ucapnya.

Kemudian kata dia, jika dirinya meninggal dalam kecelakaan kerja diberikan bea siswa untuk dua orang dengan jumlah maksimal Rp 174 juta.

“Jaminan kematian yang diberikan oleh jika dia meninggal bukan karena kecelakaan kerja, maka akan diberikan sebesar Rp 42 juta untuk ahli warisnya,” ujarnya.

Amrullah mengatakan, untuk Sulteng, Kota Palu-lah daerah yang pertama kali melakukan hal ini.

“Kota Palu ini yang pertama, dan untuk daerah atau kabupaten lain baru mulai merencanakan menerapkan hal seperti ini,” pungkasnya. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 609 times, 1 visits today)

News Feed