oleh

Ombudsman Sulteng Sebut Pelanggaran Netralitas ASN adalah Contoh Buruk

KETUA Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah. FOTO: DOK SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat sebanyak 46 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 kasus telah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam bentuk rekomendasi sanksi kepada ASN yang terbukti tidak netral.

Sedangkan 25 kasus lainnya masih dalam proses penanganan di KASN.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Ombudsman Perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lembah menilai fenomena pelanggaran ASN dalam pelaksanaan kontestasi politik di daerah adalah bukti lemahnya pembinaan ASN dan menjadi contoh buruk di masyarakat.

“46 kasus yang terjadi adalah bukti lemahnya pembinaan ASN di satu sisi dan pada sisi lain adalah memberikan contoh perilaku buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Sofyan Farid Lembah kepada SultengTerkini.Com.

Menurutnya, salah satu masalah yang sering muncul dan terus berulang dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi adalah pelanggaran netralitas ASN.

“Jelas ini adalah degradasi pembinaan aparatur sipil negara yang terjadi akibat pemilihan langsung,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam setiap kesempatan Ombudsman selalu mengingatkan agar ASN menjaga sikap etika publik untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

“Ombudsman dalam banyak kesempatan selalu mengingatkan agar ASN mempertahankan sikap etika publik, salah satunya adalah soal netralitas yang bisa meruntuhkan kepercayaan dan akuntabilitasnya,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, calon petahana sering menggiring ASN lewat kekuasaannya untuk ikut terlibat kegiatan politik baik langsung maupun tidak langsung.

“Ini adalah bentuk maladministrasi. Jelas ini merusak tatanan pencapaian tata kelola good governance. Perlu ada evaluasi soal pilkada langsung ini. Kita sudah menyimpang dari implementasi Sila ke IV Pancasila,” pungkasnya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 181 times, 1 visits today)

News Feed