oleh

Jelang Pilkada Serentak, 50.644 Pemilih di Palu Tidak Memenuhi Syarat

SUASANA rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020 di salah satu hotel, Senin (14/9/2020). FOTO: IST

SultengTerkini.Com, PALU– Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu di Sulawesi Tengah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan walikota dan wakil walikota setempat pada pilkada serentak 9 Desember 2020.

Penetapan DPS tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di salah satu hotel Kota Palu, Senin (14/9/2020).

Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid mengatakan, DPS untuk pilkada serentak 2020 sebanyak 257.548 dengan rincian, pemilih laki-laki 126.438 orang dan perempuan 131.110 orang.

Jumlah tersebut tersebar di delapan kecamatan, 46 kelurahan dan 699 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sedangkan untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 50.644, dengan rincian laki-laki sebanyak 25.185 dan perempaun 25.459.

Menurut Agussalim Wahid, pemilih yang dicoret atau kategori TMS disebabkan beberapa hal diantaranya, bukan penduduk Kota Palu, belum cukup umur, meninggal dunia, berubah status atau lainnya.

Selain itu, pemilih yang pindah TPS juga masuk kategori TMS karena namanya dicoret dalam daftar pemilih di TPS pertama dan dipindahkan ke TPS berikutnya.

“Itu semua masuk dalam model A-KWK kemarin, sehingga PPDP melakukan coklit menghapus daftar nama-nama yang tidak memenuhi syarat,” kata Agussalim Wahid usai rapat pleno terbuka penetapan DPS.

Dia mengatakan, DPS tersebut akan diumumkan di tempat-tempat strategis seperti kantor kelurahan dan tempat umum lainnya.

Hal itu untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat warga Kota Palu mencermatinya.

Selama pengumuman DPS, seluruh masyarakat diminta untuk mencermati nama-nama yang ada di DPS untuk selanjutnya memberikan tanggapan dan masukan kepada KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

“DPS ini tidak sampai disini, masih akan diperbaiki. Kita akan sempurnakan, sehingga ketika ada masukan dan tanggapan masyarakat melalui formulir model A1.A-KWK untuk memperbaiki data-data itu,” ucapnya.

Dia mengatakan, uji publik DPS akan dimulai pada 19 hingga 28 September 2020. KPU akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing kelurahan untuk memberikan masukan terkait DPS.

“Uji publik ini sangat penting karena bisa saja masih ada saudara-saudara kita yang belum masuk atau mungkin masih ada satu keluarga yang terpisah dalam satu TPS bisa memberikan masukan untuk bisa kami perbaiki lagi,” ujarnya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 36 times, 1 visits today)

News Feed