oleh

Polda Sulteng Diminta Profesional Tindaklanjuti Laporan Doktor Nisbah

SEKRETARIS Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Tengah, Maspa. FOTO: IST

SultengTerkini.Com, PALU– Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta kepolisian daerah (Polda) setempat bekerja profesional menindaklanjuti dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Wakil Rektor (Warek) II, Universitas Tadulako (Untad), Doktor Muhammad Nur Ali terhadap Doktor Nisbah.

Sekretaris Wilayah KPI Sulteng, Maspa mengatakan, Muhammad Nur Ali diduga mengeluarkan pernyataan secara terbuka ke publik berisi tuduhan terhadap Doktor Nisbah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Kasus yang dilaporkan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untad tersebut saat ini sedang memasuki tahap penyelidikan Polda Sulteng.

Saat ini dugaan kasus fitnah tersebut menjadi perhatian publik.

“Doktor Nisbah tengah memperjuangkan hak asasinya selaku perempuan. Telah dilakukan tahapan penyelidikan terhadap tindakan fitnah dan pencemaran nama baik  yang melibatkan Muhammad Nur Ali Wakil Rektor II Universitas Tadulako (terlapor),” kata Maspa dalam keterangan resminya kepada SultengTerkini.Com, Kamis (10/9/2020).

Menurut Maspa, penyidik harus benar-benar mencermati lokus dan fokus kejadian perkara yang menyebabkan pelapor mengadukan tindakan fitnah.

Menurut Maspa, terlapor membuat statemen terbuka ke publik pada 9 dan 12 Desember 2019. Statemen tersebut diucapkan pada pekan kedua Desember 2019.

“Tentu tuduhan itu didasarkan oleh fakta-fakta yang terjadi sebelum Desember 2019. Ini menjadi dasar bagi oknum untuk menyatakan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pelapor,” ujarnya.

Untuk itu lanjut Maspa, cukup rasional jika penyidik mengungkap fakta-fakta yang melatarbelakangi kesimpulan terlapor.

Karena pasti terlapor mendasari kesimpulannya itu berdasarkan temuan audit yang berkekuatan hukum.

“Ini yang disebut lokus dan fokus kejadian perkara. KPI Sulteng terus mengikuti laporan pidana ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, sesuai kode etik penyelidikan, penyidik Polri harus benar-benar menjaga asas-asas penyelidikan dengan tujuan yang profesional, keterbukaan, akuntabilitas.

“Ganjil jika ada fakta-fakta kejadian baru, dijadikan dasar tindakan hukum perbuatan lampau. Jika menyimpulkan seorang korupsi, lalu dasar hukumnya baru dibuat, hasil audit baru, ini kan dapat dianggap rekayasa,” ucapnya.

Menurutnya, polisi dapat saja menghentikan laporan itu. Namun, jika itu terjadi, maka tindakan tersebut sudah menyalahi atau bertentangan dengan etika penyelidikan.

Sementara itu, Wakil Rektor (Warek) II, Universitas Tadulako, Doktor Muhammad Nur Ali enggan berkomentar banyak.

Karena menurutnya, kasus tersebut telah ditangani tim kuasa hukum Untad.

“Maaf ya saya tidak komen karena terkait dengan Nisbah itu adalah masalah institusi dan hal itu sudah dilimpahkan ke tim kuasa hukum Untad,” kata Doktor Muhammad Nur Ali saat dikonfirmasi jurnalis SultengTerkini.Com melalui telepon genggamnya, Kamis (10/9/2020). NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 97 times, 1 visits today)

News Feed