oleh

Kejati Sulteng Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Jembatan Palu IV

ASISTEN Tindak Pidana Khusus Kejati Sulawesi Tengah, Edward Malau (pegang mik) menjelaskan perkembangan kasus jembatan Palu IV kepada sejumlah jurnalis di Aula Baharuddin Lopa Kejati di Palu, Rabu (26/8/2020). FOTO: ICHAL/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Pihak penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pembangunan jembatan Palu IV.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Edward Malau Palu mengatakan, ketiga tersangka tersebut yakni berinisial ID, S, dan NMR.

“Tiga tersangka ini adalah dua dari Pemerintah Kota Palu dan satu lagi adalah rekanan,” kata Edward saat jumpa pers di Aula Baharuddin Lopa Kejati di Palu, Rabu (26/8/2020).

Edward mengatakan, penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejati Sulteng Nomor print-01/P.2/Fd.1/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang dugaan tindak pidana korupsi pembayaran biaya eskalasi (utang) oleh Pemerintah Kota (pemkot) Palu kepada PT Global Daya Manunggal rekanan atau kontraktor pelaksana pembangunan jembatan IV Palu tahun anggaran 2003-2007.

Dia mengatakan, ketiga orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi secara bersama-sama melakukan duplikasi pembayaran terhadap item pekerjaan tambahan sebesar Rp 1.750.000.000 dan pembayaran penyesuaian harga eskalasi secara tidak sah sebesar Rp 12 miliar.

Menurutnya, pembayaran penyesuaian harga secara tidak sah tersebut karena dilakukan tanpa review dari APIP seperti BPKP, pembayaran seharusnya dilakukan pada tahun 2007, serta tidak terjadi ketidakstabilan harga, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui BANI merupakan sarana untuk menerima pembayaran dari anggaran negara secara tidak sah dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 14.507.519.000.

Dia mengatakan, pembayaran Rp 14.507.519.000 dimintakan oleh rekanan karena adanya perhitungan pekerjaan tambah kurang dan eskalasi harga yang dibuat secara sepihak oleh rekanan PT GDM setelah PHO tahun 2006.

“Proses persetujuan pembayaran sebelumnya telah dimintakan persetujuan ke DPRD Kota Palu, yang melalui rapat-rapat banggar yang tidak prosedural dan terindikasi adanya suap menyuap atau gratifikasi dalam proses pembahasan tersebut karena telah disita dari salah seorang anggota DPRD uang sebesar Rp 50 juta yang diserahkan secara suka rela oleh yang bersangkutan,” katanya.

Sejauh ini penyidik telah memeriksa saksi sebanyak 53 orang, ahli, dan menyita barang bukti, termasuk uang Rp 50 juta.

Edward mengatakan, berdasarkan alat bukti yang ada maka perbuatan para tersangka telah memenuhi bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

“Tersangka telah melanggar pasal 2 ayat 1, 3, 5, 12 huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 1 angka 4 junto pasal 5 angka 4 junto pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” katanya.

“Kasus ini masih dalam proses penyidikan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Kita tunggu saja perkembangannya,” kata Edward yang didampingi Asintel Rachmat Supriyadi, Aspidum Izanzam, Koordinator Tim Ahmad Hajar, dan Kasipenkum Inti Astutik. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 213 times, 1 visits today)

News Feed