oleh

Bupati Banggai dan Morut Terancam Tidak Memenuhi Syarat Ikut Pilkada Serentak

RAPAT koordinasi konsolidasi penanganan pelanggaran yang dilaksanakan Bawaslu Sulawesi Tengah di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (19/8/2020). FOTO: NURLELA/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Kepala daerah yang melanggar pasal 71 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak boleh ditetapkan sebagai pasangan calon pada pilkada serentak tahun 2020.

Hal itu ditegaskan Akademisi Faktultas Hukum Universitas Tadulako, Aminuddin Kasim pada rapat koordinasi (rakor) konsolidasi penanganan pelanggaran pilkada yang dilaksanakan Bawaslu Sulawesi Tengah (Sulteng) di salah satu hotel Kota Palu, Rabu (19/8/2020).

Rakor yang dihadiri seluruh bawaslu kabupaten/kota tersebut dilaksanakan dengan standar kesehatan Covid-19.

Seluruh peserta diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki ruangan acara dan menjaga jarak.

“Undang-Undnag Pilkada Pasal 71 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri,” katanya.

Dengan dasar tersebut kata Aminuddin Kasim, jika ada petahana yang terbukti melakukan penggantian pejabat di masa larangan tanpa persetujuan Kemendagri, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak bisa ditetapkan sebagai calon untuk ikut dalam pilkada serentak 2020.

Dia mengatakan, petahana juga terikat dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam PKPU pencalonan tersebut semakin mempertegas bahwa petahana dinyatakan TMS jika pernah melakukan penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.

“Itu syarat tambahan yang khusus ditujukan kepada petahana. Diksi petahana harus merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 20 PKPU Nomor 3 Tahun 2017,” ucapnya.

Munculnya pendapat bahwa ditetapkan dulu baru dibatalkan, menurutnya tafsir tersebut tidak berlaku. Hal itu merujuk pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 570/TUN/PILKADA/2016 yang diputuskan pada 4 Januari 2017 terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (2) di Pilkada Kabupaten Boalemo tahun 2017.

“Jadi tidak berlaku tafsir bahwa ditetapkan dulu lalu dibatalkan,” ucapnya.

Ketika dimintai tanggapannya terkait kasus pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan Bupati Banggai dan Morowali Utara (Morut), pihaknya enggan banyak memberikan komentar.

Dia hanya meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada Bawaslu.

“Silakan nilai sendiri. Untuk lebih jelasnya konfirmasi ke bawaslu,” pungkasnya.

Untuk diketahui Bawaslu Banggai dan Bawaslu Morowali Utara (Morut) telah memberikan rekomendasi kepada KPU setempat terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan kepala daerah di daerah tersebut.

Kedua kepala daerah tersebut yakni, Bupati Banggai Herwin Yatim dan Bupati Morut, Moh Asrar Abd Samad.

Keduanya direkomendasi TMS atas pelanggaran administrasi pemilihan saat melakukan penggantian pejabat di masa larangan. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 495 times, 1 visits today)

News Feed