oleh

Pelecehan Seksual di Huntara Palu

KONDISI salah satu huntara di Kota Palu. Setiap huntara punya beberapa bilik untuk satu keluarga. FOTO: M. RAIN DALING/SULTENGTERKINI.COM

HUNIAN sementara (huntara) bagi para penyintas gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata kurang memberikan rasa aman bagi kaum perempuan.

Selama tinggal di huntara, perempuan harus melawan rasa takut dilecehkan, mulai diintip saat mandi hingga percobaan pemerkosaan.

Oleh: M. Rain Daling *)

Sari (nama samaran), merupakan satu dari belasan perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual saat tinggal di huntara Kota Palu.

“Malam kejadiannya waktu saya lagi tidur selesai mencuci pakaian,” ujar Sari, mengawali kisahnya kepada SultengTerkini.Com, Kamis (2/7/2020).

Kan dulu awal-awal tinggal di huntara susah air jadi harus antri. Makanya saya selalu mencuci malam tidak antri,” kata perempuan yang berusia 24 tahun ini.

Peristiwa pelecehan itu terjadi saat dia kelelahan usai mencuci pakaian, dan tertidur di bilik huntara.

“Capek saya habis nyuci dan lupa mengunci pintu,” ujarnya.

Saat kondisi huntara kurang penerangan, peristiwa pelecehan seksual terjadi. Beruntung, Sari terbangun dan langsung berteriak. Pelaku langsung lari keluar bilik menuju semak-semak yang tidak jauh dari huntara.

Hingga saat ini, pelaku percobaan pelecehan seksual terhadap Sari belum diketahui identitasnya.

Sejak kejadian itu, Sari tidak mau tidur sendiri dan memilih tidur bersama-sama dengan penghuni huntara saat suaminya tidak ada.

“Trauma saya tidur sendiri. Suami saya sering pergi bawa oto (mobil), sopir rental dia (suami) jadi sering keluar kota,” ujar Sari, warga Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Saat gempa, rumah Sari hancur dihantam tsunami.

Pelecehan seksual juga dialami Heni (nama samaran). Dia mengaku sempat dilecehkan sama ayah tirinya saat tinggal bersama di salah satu huntara di Kota Palu.

Namun Heni enggan menceritakan dengan alasan trauma dan tidak mau lagi mengingat peristiwa itu.

“Maaf mas, saya tidak mau lagi mengingat kejadian itu. Trauma saya,” ujar perempuan berusia 18 tahun itu.

Setelah peristiwa itu, Heni memilih pindah huntara yang terpisah dengan ayah tirinya.

KONDISI toilet di huntara yang tidak dipisahkan antara perempuan dan laki-laki, Kamis (2/7/2020). FOTO: M. RAIN DALING/SULTENGTERKINI.COM

16 KASUS PELECEHAN SEKSUAL

Berdasarkan data Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan (LIBU Perempuan) Sulawesi Tengah, pelecehan seksual terhadap perempuan di hunian sementara (huntara) untuk penyintas gempa di Kota Palu mencapai 16 kasus berdasarkan data dari Januari 2019 hingga Januari 2020.

Direktur LIBU Perempuan Sulteng, Dewi Rana Amir mengungkapkan, 16 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan ke lembaganya, dari Januari 2019 hingga Januari 2020, mulai dari diintip saat mandi hingga percobaan pemerkosaan.

“Dari 16 kasus itu dari diintip saat mandi sampai ada juga beberapa kasus percobaan pemerkosaan,” ujar Dewi kepada SultengTerkini.Com, Rabu (1/4/2020).

Dewi mengatakan, modusnya adalah menyimpan cermin di kamar mandi hingga melubangi dinding lalu merekam dengan kamera ponsel.

Modus yang terakhir disebutkan terjadi di salah satu huntara di Palu.

“Korbannya seorang ibu muda yang sedang mandi, yang merekam (video) anak SMA,” ujarnya.

Dewi mengatakan, huntara yang dibangun oleh pemerintah dan bantuan organisasi swasta sangat rentan bagi kaum perempuan sejak mereka mengungsi pertama kali setelah peristiwa gempa bumi, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 lalu.

“Huntara yang dibangun tidak menyediakan sekat  bagi orang tua dan anak, laki-laki dan perempuan. Belum lagi letak kamar mandi tanpa memisahkan perempuan dan laki-laki,” ucapnya.

Artinya kata Dewi, huntara bagi penyintas tidak responsif gender.

“Di beberapa tempat banyak laporan-laporan ada pelecehan kepada perempuan, ada kekerasan terhadap perempuan. Hampir setiap bulan kami terima laporan,” ujarnya.

Salah satu contoh kata Dewi, pelecehan ayah kepada anak tirinya.

“Itulah yang saya bilang tadi perempuan itu harus punya ruang yang aman, ruang dimana dia bisa mengekspresikan dirinya secara aman,” kata Dewi.

Bahkan Dewi menambahkan, pihaknya menerima laporan empat kasus percobaan perkosaan di pengungsian.

Dua di antaranya terjadi di Kabupaten Sigi, sementara sisanya terjadi di Pantoloan, Kota Palu.

Menurutnya, kasus-kasus percobaan perkosaan ini terjadi ketika pengungsian dalam kondisi mati lampu. Kondisi hunian sementara yang berdekatan dengan hutan, juga menguntungkan pelaku untuk melarikan diri usai melakukan aksinya.

Pemerintah dan sejumlah organisasi swasta mendirikan huntara sebagai rumah sementara untuk para penyintas gempa Palu, pada 28 September 2018.

Hingga saat ini, di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong telah dibangun 699 huntara.

Setiap huntara itu terdiri dari sejumlah blok. Satu blok terdiri dari beberapa bilik. Biliknya rata-rata berukuran 5×4 meter walau ada yang lebih kecil. Satu bilik diperuntukkan bagi satu kepala keluarga. Saat ini sebanyak  8.808 kepala keluarga dengan sekitar 33.092 jiwa tinggal di huntara.

TOILET di huntara yang dinding atasnya tidak tertutup. FOTO: M RAIN DALING/SULTENGTERKINI.COM

TIDAK RESPONSIF GENDER

Menilik situasi huntara yang rentan terhadap perempuan penyintas bencana Palu, dipahami oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulawesi Tengah, Ihsan Basir mengatakan, huntara yang dibangun kurang responsif gender.

“Pelecehan itu terjadi karena konstruksi bangunan di huntara,” ujarnya.

Sehingga kata Ihsan, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperbaiki konstruksi bangunan di pengungsian agar lebih responsif gender.

“Seharusnya konstruksi huntara responsif gender. Karena ketika satu bilik itu kemudian tidak tersekat agak rentan terjadinya pelecehan,” ujarnya.

Ditambah lagi kata Ihsan, kamar mandi dan toilet yang tidak dipisahkan antara perempuan dan laki-laki.

Namun kata Ihsan, ada beberapa huntara yang dibangun oleh lembaga swadaya masyarakat internasional, telah memisahkan kamar mandi untuk perempuan dan laki-laki.

“Ada beberapa huntara yang dibangun lembaga swadaya internasional yang memisahkan kamar mandi perempuan dan laki-laki, penerangannya juga cukup terang,” ujarnya.

Upaya lain yang juga dilakukan pemerintah kata Ihsan, adalah meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan area pengungsian.

Ketua Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST), Soraya Sultan juga mengatakan, salah satu penyebab pelecehan seksual di huntara adalah fasilitas pengungsian yang tidak kondusif, terutama bangunan kamar mandi tidak ramah lingkungan.

“Toilet sebagian besar tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bangunan toilet juga tidak sempurna, di atasnya bolong, di bawahnya tidak sampai menutup ke bawah,” ujarnya.

“Keamanan dan penerangan rata-rata tidak terpenuhi dengan baik,” ujarnya lagi.

BILIK di huntara tidak ada sekat buat kamar dan dihuni untuk satu keluarga. FOTO: M RAIN DALING/SULTENGTERKINI.COM

WUJUDKAN HUNTARA RESPONSIF GENDER

Tingginya kerentanan penyintas perempuan terhadap kekerasan dan pelecehan di huntara, menjadi perhatian kementerian dan lembaga terkait.

Direktur LIBU Perempuan Sulteng, Dewi Rana Amir, mengungkapkan lembaganya diminta Kemen PUPR, Kemen PPPA dan Dinas PPPA Sulawesi Tengah, untuk terlibat dalam pembangunan huntara yang responsif gender dan anak.

“Beberapa waktu lalu saya diminta merumuskan dan merekomendasikan bangunan huntara yang responsif gender dan anak oleh Kementerian PUPR, Kementerian PPPA dan Dinas PPPA Sulteng,” ujar Dewi, Rabu (1/4/2020).

Pelibatan lembaganya dalam perencanaan bangunan huntara kata Dewi, dikarenakan banyaknya laporan kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggal di huntara.

“Hal ini juga tujuannya agar huntara kedepannya bisa responsif gender dan anak. Apalagi pemerintah saat ini juga fokus membangun hunian tetap (huntap),” jelas Dewi.

Dia mengaku telah memberikan rumusan atau uraian dan telah memetakan pokok permasalahan yang ada di huntara.

“Salah satunya pengaturan toilet dan kamar mandi yang harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian fasilitas lainnya seperti bilik yang harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan dan anak,” ujarnya.

Dewi pun mendorong rekomendasi bangunan huntara responsif gender dan anak yang dirumuskan lembaganya dapat berguna untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah.

“Kedepannya huntara dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan dan anak penyintas bencana,” harapnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Dinas PPPA Sulawesi Tengah, masih banyak ditemukan infrastruktur huntara yang tidak responsif gender dan responsif anak.

Hal itu kata Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kemen PPPA, Niken Kiswandari, berpotensi menciptakan ‘bencana-bencana’ baru bagi perempuan dan anak seperti kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan lainnya.

“Huntara merupakan salah satu kebutuhan dasar darurat yang harus disediakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan, Kementerian PU, BNPB, Kemensos dan masyarakat sipil sudah sangat tanggap dalam pembangunan kebutuhan hunian ini. Hal yang kemudian perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana memastikan huntara-huntara yang dibangun itu responsif gender,” jelas  Niken, beberapa waktu lalu.

Niken pun meminta agar semua pihak yang terkait bersama-sama membenahi permasalahan tersebut, untuk kebaikan para perempuan dan anak terdampak bencana.

Apalagi kata Niken, dalam Inpres Nomor 10/2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) diberikan tugas untuk memastikan segala upaya yang dilakukan kementerian dan lembaga bersifat responsif gender dan responsif anak.

*) Penerima Fellowship Peliputan dari Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK), Dengan Tema: Meliput Isu Kebebasan Beragama dan Berekspresi di Sulteng.

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 168 times, 1 visits today)

News Feed