oleh

KPU RI di Palu Sebut Tujuh Prinsip Harus Diperhatikan Dalam Penyusunan Daftar Pemilih

RAPAT koordinasi tahapan pemutakhiran data pemilih di wilayah perbatasan se Sulawesi jelang pilkada serentak 2020 bertempat di Aula kantor KPU Sulawesi Tengah, Jumat (14/8/2020) malam. FOTO: NURLELA/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) tahapan pemutakhiran data pemilih di wilayah perbatasan se Sulawesi untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

Rakor yang berlangsung di Aula Kantor KPU Sulteng, Jumat (14/8/2020) dihadiri Komisioner KPU RI Divisi Data dan Informasi, Viryan Azis, KPU Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan KPU kabupaten/kota se Sulteng.

Rakor tersebut dilaksanakan dengan standar kesehatan Covid-19. Seluruh peserta diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan dan dicek suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan acara.

Dalam kegiatan itu Komisioner KPU RI Divisi Data dan Informasi, Viryan Azis menyampaikan hal yang sangat penting dalam proses tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Viryan Azis mengatakan, dalam penyusunan daftar pemilih ada tujuh prinsip yang harus diperhatikan.

Tujuh prinsip tersebut yakni, responsif, partisipatif, akurat, mutakhir, akuntabilitas, transparan dan inklusif.

“Tujuh prinsip-prinsip dalam pemutakhiran data pemilih ini perlu kita pahami, baik secara substansi hingga teknis operasional, sehingga kerja-kerja kita mencerminkan prinsip-prinsip daftar pemilih yang demoktratis,” kata Viryan Azis.

Dia mengatakan, salah satu contoh dari penerapan tujuh prinsip tersebut adalah merespon secara cepat tanggapan atau masukan publik terhadap daftar pemilih.

Namun demikian, kata Viryan Azis, kecepatan merespon tanggapan atau masukan masyarakat terkait data pemilih harus mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan.

Menurutnya, tanggapan masyarakat terkait data pemilih akan ditindaklanjuti jika menyertakan data detail seperti by name by address serta data otentik.

“Kalau tidak ada data detailnya tentu dipertanyakan pandangan atau respon dari yang bersangkutan. Maka menjadi penting kita bekerja sesuai dengan regulasi. Kita selalu minta by name by address serta data otentik,” ucapnya.

Dia menegaskan, jajaran KPU harus benar-benar memahami serta menguasai regulasi yang mengatur tata cara pelaksanaan tahapan pilkada 2020.

Selain itu, jajaran KPU dalam bekerja juga harus memastikan tidak melenceng dari PKPU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dan jauh lebih baik lagi kita memahami regulasi tersebut. Jangan sampai di luar eksternal kita yang lebih memahami. Kitalah yang harus bisa memahami dan menguasai sekaligus memastikan kerja-kerja kita sesuai dengan regulasi,” pungkasnya.

Sementara Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming dalam sambutannya menyampaikan, selama pelaksanaan rakor tersebut seluruh peserta wajib mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Hal tersebut untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyebaran Virus Corona di jajaran penyelenggara pemilu dan masyarakat.

“Rakor ini kita harus berpedoman pada protokol kesehatan, jadi kita tetap menjaga jarak. Karena ini konsekuensi yang harus kita lakukan, khususnya pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020,” ujarnya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 72 times, 1 visits today)

News Feed