oleh

Kuasa Hukum Bupati Banggai Surati KPU Sulteng

KETUA KPU Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming. FOTO: NURLELA/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Kuasa hukum Bupati Banggai Herwin Yatim melayangkan surat permohonan perlindungan hukum ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait rekomendasi Bawaslu Banggai agar kliennya didiskualifikasi dalam pilkada serentak 2020.

Herwin Yatim direkomendasikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas pelanggaran administrasi pemilu saat melakukan penggantian pejabat di masa larangan.

Surat permohonan perlindungan hukum tersebut bernomor 64/ART-LF/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020.

Dalam surat tersebut kuasa hukum Herwin Yatim mengkalim bahwa rekomendasi Bawaslu Banggai dikeluarkan saat Bupati Banggai belum mencalonkan atau ditetapkan sebagai pasangan calon.

Dengan dasar tersebut, kuasa hukum Herwin Yatim meminta kepada pihak KPU Sulteng agar menjamin hak Herwin Yatim untuk memilih dan dipilih pada kontestasi Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut kuasa hukum Herwin Yatim, kebijakan rotasi jabatan yang dilakukan Bupati Banggai di masa terlarang didasari situasi mendesak dalam rangka mengatisipasi meluasnya dampak penyebaran Covid-19 di Sulteng, khususnya di Kabupaten Banggai.

Sementara, Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming yang dikonfirmasi membenarkan telah menerima surat itu dan akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami telah menerima surat itu dan surat itu tidak ditujukan untuk memberi jawaban. Surat itu permohonan untuk perlindungan hukum, tapi kami ini bukan lembaga yang seperti itu,” kata Tanwir Lamaming kepada SultengTerkini.Com, Kamis (13/8/2020).

Dia mengatakan, soal keputusan KPU Banggai nantinya mendiskualifikasi atau meloloskan Herwin Yatim dalam kontestasi Pilkada 2020 akan diputuskan pada saat proses pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon.

“Kami akan memberi jawaban pada saat tahapan pencalonan dalam bentuk pelaksanaan rekomendasi itu. Nanti kita lihat apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak. Kita tunggu tahapan pendaftaran,” ucapnya.

Mantan Ketua KPU Morowali Utara (Morut) itu menjelaskan, pendaftaran pasangan calon dibuka pada 4-6 September mendatang.

Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dokumen syarat pasangan calon pada 4 hingga 22 September 2020.

Bagi pasangan calon yang memenuhi syarat dan berhak sebagai kontestan pilkada 2020 akan diumumkan pada 23 September.

Kemudian, dilanjutkan pengundian nomor urut pada hari berikutnya yakni 24 September.

“Kita laksanakan sesuai tahapan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PKPU,” pungkasnya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 154 times, 1 visits today)

News Feed