oleh

Kunker Kepala BNPT di Poso Diwarnai Demo

SUASANA unjuk rasa dari ratusan masyarakat Poso, Sulawesi Tengah saat kunjungan kerja kepala BNPT, Rabu (12/8/2020). FOTO: FAIZ/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, POSO – Kunjungan kerja (kunker) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Komjen Polisi Boy Rafli Amar di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Rabu (12/8/2020 ) diwarnai aksi unjuk rasa dari ratusan warga setempat.

Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Kabupaten Poso itu berunjuk rasa di depan halaman kantor Bupati Poso.

Dimana saat itu sedang berlangsung rapat koordinasi Kepala BNPT bersama Bupati Poso Darmin A Sigilipu yang didampingi sejumlah pejabat yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah, serta sejumlah elemen mayarakat setempat.

Ketua FPMCD Poso, Muhaimin Yunus Hadi dalam orasinya menyatakan pihak kepolisian gagal dalam menciptakan situasi kondisi keamanan yang lebih baik di Tanah Poso.

Hal ini kata Muhaimin dibuktikan dengan kurang lebih 20 tahun operasi keamanan di Poso, namun sebagian masyarakat masih dilanda keresahan dan ketakutan dalam melakukan aktivitasnya.

Bahkan kata Muhaimin, operasi yang tengah berjalan hingga hari ini banyak menyebabkan jatuhnya korban dari masyarakat tidak bersalah.

Olehnya dalam tuntutannya, pihak FPMCD antara lain menginginkan pihak TNI dapat mengambil alih operasi keamanan di Kabupaten Poso.

Pihak FPMCD berharap terkait peristiwa salah tembak yang telah menyebabkan adanya jatuh korban pada masyarakat yang tidak bersalah dapat diproses sesuai ketentuan berlaku.

Usai menyampaikan orasinya, akhirnya sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Bupati Poso, Kolonel Marinir (Purn) Darmin A Sigilipu.

Di hadapan perwakilan massa aksi, Bupati Darmin mengatakan, apa yang menjadi keinginan masyarakat telah diakomodasi pihak pemerintah daerah dengan mengirim surat ke Presiden RI agar masalah di Kabupaten Poso dapat diselesaikan secara tuntas.

Dimana dalam suratnya tersebut bupati Darmin menegaskan agar pihak TNI benar-benar dilibatkan dalam penanganan operasi keamanan di Poso.

Dari surat tersebut ternyata mendapat respon positif oleh pihak pemerintah pusat.

Terbukti adanya pembentukan satuan tugas khusus yang nantinya bertugas di Poso.

“Satuan khusus ini sementara belum diterjunkan di Poso karena sedang dalam kegiatan yang namanya pra tugas,” ujarnya.

Menurutnya, jika tidak ada kendala satuan tugas khusus ini akan tiba di Poso pada 15 Agustus 2020 dan paling lambat akhir bulan ini.

Bupati Darmin juga mengatakan, pihaknya bersama-sama elemen masyarakatnya dalam pertemuannya dengan pihak BNPT memberikan waktu hingga tahun ini permasalahan keamanan di Poso harus sudah dapat dituntaskan.

“Kalau tidak biarlah kami bersama masyarakat untuk bergerak, jika negara tidak bisa hadir dalam masalah ini,” katanya.

Usai melakukan pertemuan bersama Bupati Poso, akhirnya massa bersama pengurus FPMCD membubarkan diri dengan tertib. FAI

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 169 times, 1 visits today)

News Feed