oleh

Ahmad Ali Instruksikan Fraksi Nasdem Prioritaskan Program Ekonomi Kerakyatan

WAKIL Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad M Ali memberikan pengarahan kepada anggota Fraksi Nasdem DPRD se Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam rapat koordinasi di kantor DPW Nasdem Sulteng, Jumat (7/8/2020). FOTO: NURLELA/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad M Ali menginstruksikan kepada seluruh Fraksi Nasdem agar program ekonomi kerakyatan menjadi skala prioritas dalam pembahasan anggaran 2021.

“Tahun ini harus ada skala prioritas yang harus didahulukan. Bagaimana kemudian APBD 2021 lebih banyak stimulan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Ahmad M Ali usai rapat koordinasi bersama seluruh anggota Fraksi Nasdem se Sulawesi Tengah (Sulteng) di kantor DPW Nasdem Sulteng, Jumat (7/8/2020).

Menurut Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu, kontraksi ekonomi global yang dalam turut membuat ekonomi Indonesia terpukul, sehingga perlu adanya konsolidasi segala komponen bangsa untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Selama ini yang menjaga itu (ekonomi) adalah selain negara ada pihak swasta. Pada krisis global kali ini pihak swasta pun menjadi bagian yang terdampak krisis,” katanya.

Untuk itu kata Ahmad M Ali, kunci utama untuk menjaga daya beli masyarakat dengan menggerakkan sektor rill.

Koperasi, pelaku UMKM dan pekerja formal adalah pemeran utama sektor rill dan menyentul langsung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Kalau daya beli masyarakat kita jaga insyaAllah bangsa ini pada semester ketiga nanti pertumbuhan ekonomi tidak negatif lagi, sehingga tidak menuju ke resesi,” ucapnya.

Dia mengatakan, ekonomi kerakyatan harus jadi andalan dalam strategi bangkitnya ekonomi dan perlu sebuah ekosistem yang baru yang saling mendukung dan menguatkan setiap pelaku ekonomi dengan melibatkan rakyat bawah.

Diantaranya, proyek padat karya yang merupakan upaya pemerataan ekonomi, serta perwujudan sejati dari ekonomi kerakyatan.

“APBD ini harus lebih banyak ke padat karya. Kita ingin APBD 2021 ini banyak digunakan kepentingan padat karya supaya puluhan juta rakyat Indonesia yang hari ini kehilangan pekerjaan itu bisa mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR RI itu mengatakan, saat ini pemerintah telah mengeluarkan segala instrumen untuk menggerakkan perekonomian.

Salah satunya dengan menambah belanja pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pemerintah juga sedang mengurus bagaimana pihak swasta ini bisa bertahan. Kalau swasta juga ambruk semakin dalam, maka itu akan sangat menyulitkan kita,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mempertahankan perekonomian agar tidak jatuh dalam ancaman resesi berkepanjangan, perlu mengambil kebijakan anggaran lebih mengarah pada sektor ekonomi produktif.

“Kita hentikan dulu pembangunan infrastruktur yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pembangunan jalan, gedung dan lain-lain. Kita lebih mengarah ke pembangunan irigasi yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat supaya masyarakat lebih produktif,” pungkasnya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 111 times, 1 visits today)

News Feed