oleh

KPU Sulteng Ajak Parpol Kawal Pemutakhiran Data Pemilih

KETUA KPU Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming membuka Sosialisasi PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2020 di Aula KPU setempat, Selasa (4/8/2020). FOTO: NURLELA/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Komisi Pemilihan Umm (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengajak para pengurus partai politik (parpol) ikut mengawal pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming mengatakan, permasalahan data pemilih masih menjadi masalah pelik yang harus dihadapi KPU dalam pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Keterlibatan masyarakat terutama partai politik penting bagi kami. Penting supaya kejadian-kejadian, masalah yang timbul dari pendataan pemilih tidak selalu muncul di setiap pemilu,” kata Tanwir Lamaming saat membuka sosialisasi PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Kegiatan yang berlangsung di Aula KPU Sulteng pada Selasa (4/8/2020) tersebut dihadiri Anggota Bawaslu Sulteng Divisi Pengawasan Sutarmin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Abdul Haris Yotolemba, perwakilan partai politik, ormas dan media massa.

Menurut Tanwir Lamaming, Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi masalah klasik dalam pelaksanaan pemilu.

Banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat masih muncul dalam daftar pemilih. Begitu pula sebaliknya, pemilih yang memenuhi syarat justru tidak muncul dalam daftar pemilih.

“Ini adalah masalah klasik yang selalu muncul di hadapan kita. Terkadang orang meninggal masih terdaftar, orang yang tidak memenuhi syarat masih muncul, yang seharusnya memenuhi syarat, tidak muncul,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menghasilkan DPT yang akurat dengan memastikan seluruh wajib pilih terdaftar dalam DPT bukan hanya menjadi tanggung jawab para penyelenggara pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

“Tentu kami sadari bahwa masalah ini kami tidak bisa selesaikan sendiri tanpa keterlibatan elemen masyarakat, terutama partai politik. Kita semua memiliki ketebatasan, sehingga sangat dibutuhkan kerjasama, khususnya untuk menangani proses pemutakhiran data pemilih,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pemutakhiran data pemilih berbasis TPS. Jumlah TPS di Sulteng sebanyak 6.245 tersebar 13 kabupaten/kota. Untuk jumlah pemilih per TPS maksimalnya sebanyak 500 pemilih.

“Kalau basis TPS ini kita perhatikan, kita cermati, kita awasi bersama-sama saya kira persoalan dalam proses pendataan pemilih ini minimal bisa kita minimalisir,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Sulteng, Abdul Haris Yotolemba mengaku tidak bisa menghapus data kependudukan tanpa ada laporan dari pihak keluarga yang bersangkutan untuk menerbitkan akta kematian.

“Saya ditanya kok orang meninggal kenapa tidak dihapus. Kalau tidak dilapor kami tidak tahu, harusnya lapor. Ini yang sering, orang meninggal tidak lapor. Banyak pegawai negeri yang sudah pensiun, pekerjaannya pegawai negeri, umur 60 tahun otomatis dia pensiun, dia tidak pernah melapor kami juga tidak tahu,” katanya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 26 times, 1 visits today)

News Feed