oleh

KPU Sulteng Belum Jamin Ada TPS di Huntap

KETUA KPU Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Sahran Raden, Divisi Teknis Samsul Gafur, dan Divisi Perencanaan dan Data, Halima pada konferensi pers pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di ruang Media Center KPU setempat, Selasa (4/8/2020). FOTO: NURLELA/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) belum bisa menjamin menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk para pemilih yang berasal dari wilayah terdampak bencana di hunian tetap (huntap) Tondo pada pilkada serentak 9 Desember 2020.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Sulteng Divisi Perencanaan dan Data, Halima saat konferensi pers pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di ruang Media Center KPU setempat, Jalan S Parman, Kota Palu, Selasa (4/8/2020).

“Harapan warga huntap mereka didekatkan dengan TPS dimana mereka tinggal, tetapi untuk membangunkan mereka TPS di huntap kami belum bisa memberikan jaminan. Kalau kita berikan TPS disitu tidak akan bisa mengcover 30 persen pemilih tambahan,” ucapnya.

Dia mengatakan, daftar pemilih di wilayah Tondo, khususnya warga penghuni huntap hingga saat ini masih menyisakan masalah.

Karena banyak daftar pemilih yang tinggal menetap di huntap bukan warga setempat.

“Yang paling krusial saat ini selain huntap adalah para penyintas masih menyisakan masalah, khusus Palu dan Sigi. Kalau Donggala Alhamdulillah masalahnya bisa terselesaikan dengan kesadaran masyarakat. Siap memilih dimana KTP-nya beralamat,” katanya.

Menurutnya, para penyintas bencana alam yang menempati huntap sudah harus mengubah dokumen kependudukannya sesuai alamat dimana mereka menetap.

Namun faktanya, dari 1.000 unit rumah di wilayah huntap Tondo, ada sekitar 70 persen warganya masih ber-KTP luar wilayah tersebut.

“Huntap idealnya orang-orang yang tinggal disitu adalah orang yang menetap disitu dan diresmikan dengan dokumen kependudukan bahwa dia menetap disitu,” ujarnya.

Untuk saat ini kata Halima, KPU hanya bisa memberikan jaminan memastikan setiap daftar pemilih termasuk warga huntap terdaftar sebagai pemilih di daerah asal sesuai alamat yang tertera di KTP atau Kartu Keluarga.

“Kecuali nanti ada payung hukum yang bisa menberikan ruang bagi KPU untuk membangun TPS untk daftar pemilih tambahan di huntap,” ucapnya.

Selain itu kata Halima, warga yang tinggal di daerah perbatasan wilayah kabupaten juga menjadi problem dalam proses coklit.

Dia mencontohkan pemilih yang tinggal di perbatasan wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso.

Banyak pemilih ber-KTP Poso, tetapi tinggal di wilayah yang secara adminsitrasi merupakan daerah Kabupaten Sigi.

Begitu pula sebaliknya, ada warga Kabupaten Sigi, tetapi rumahnya menempati wilayah Kabupaten Poso.

“Contoh batas wilayah Sigi dan Poso sampai hari ini kalau menurut pemerintah tidak ada masalah terkait dengan batas, tapi masyarakat yang tinggal di wilayah batas itu yang kemudian bermasalah. Kadang-kadang masyarakat sulit menyampaikan kondisi yang sebenarnya,” katanya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan tahapan coklit daftar pemilih mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Hingga saat ini proses coklit baru mencapai 70 persen.

Dalam waktu 10 hari kedepan seluruh proses tahapan coklit sudah harus mencapai 100 persen.

“Seandainya PPDP dalam melakukan coklit tidak ada kendala itu mungkin hari ini sudah 100 persen. Masih tersisa waktu 10 hari untuk menyesaikan,” ujarnya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 31 times, 1 visits today)

News Feed