oleh

Fraksi PKS Sulteng Sebut Ekonomi Jadi Penyebab Tingginya KDRT di Masa Pandemi

KETUA Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofi’ah. FOTO: NURLELA/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meningkat pada masa pandemi Covid-19.

Dalam hal ini perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Berdasarkan data DP3A Sulteng, periode Maret tahun 2020, kasus kekerasan perempuan dan anak sebanyak 107 kasus tersebar di 10 daerah Sulteng.

Kabupaten Poso 30 kasus, Kabupaten Sigi 29 kasus, disusul Buol 14 kasus.

Kemudian Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong masing-masing tujuh kasus. Kota Palu enam kasus, Tolitoli lima kasus, Morowali dan Morowali Utara (Morut) masing-masing empat kasus dan Banggai Laut satu kasus.

Untuk periode April 2020, terjadi peningkatan kasus KDRT menjadi 132 kasus. Dengan rincian kekerasan terhadap peremuan sebanyak 117 kasus, kekerasan terhadap laki-laki 16 kasus.

Dengan rincian, Kabupaten Sigi sebanyak 35 kasus, Kabupaten Poso 33 kasus dan Kabupaten Buol 21 kasus.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah mengatakan, sulitnya ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 diduga menjadi penyebab utama terjadinya KDRT di Sulteng.

Kemudian, intensitas pertemuan suami isteri naik akibat gaya hidup yang berubah saat pandemi, ikut berpengaruh dalam fenomena KDRT.

Karena intensitas pertemuan yang bertambah akan menimbulkan gesekan.

“Pertama mungkin karena stres, karena sejak musibah likuefaksi belum selesai penyelesaiannya ada pandemi Covid-19. Jadi memang tambah, dan itu menyebabkan orang bertengkar,” kata Wiwik Jumatul Rofi’ah kepada SultengTerkini.Com belum lama ini.

Selain itu, kata dia, keberanian perempuan melaporkan kasus kekerasan dan rumah tangga semakin tinggi.

Hal itu dapat dilihat dari banyaknya laporan dan penemuan kasus kekerasan di berbagai daerah di Sulteng.

“Ini bisa jadi juga penyebabnya adalah ada keberanian para peremuan yang menjadi korban kekerasan untuk menyampaikan (lapor). Kadang-kadang saya kurang sepakat sedikit-sedikit lapor. Padahal sesuatu itu bisa diselesaikan secara musyawarah,” katanya.

Menurutnya, penyelesaian kasus KDRT, pendekatan kekeluargaan lebih diutamakan daripada penyelesaian secara hukum.

Karena KDRT adalah masalah pribadi, ada persoalan gengsi pribadi dan keluarga yang dipertaruhkan.

“Dengan adanya undang-undang perlindungan perempuan sebetulnya perempuan bisa memilah mana yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan mana yang memang harus dilaporkan jangan sampai anak mejadi korban,” ujarnya.

Dia mengaku, saat menjadi anggota DPRD Kota Palu, pihaknya getol bekerjasama dengan P2TPA dan kepolisian menangani kasus kekerasan perempuan dan anak.

Bahkan pihaknya mengaku memberikan fasilitas penunjang seperti tempat tidur untuk kenyamanan para korban di ruang unit pelayanan perempuan dan anak kepolisian setempat.

“Disitu saya melihat kadang-kadang sesuatu yang sesungguhnya bisa diselesaikan dengan keluarga atau suaminya, tapi karena sudah terlanjur dilaporkan kepolisian masalahnya menjadi besar itu yang saya tidak mau,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika proses musyawarah keluarga sudah dilakukan, kemudian tidak menemukan solusi atau kesepakatan, maka pihak korban wajib menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan.

“Kalau memang tidak ada penyelesaian, jalannya adalah perceraian. Dan kita punya hak untuk itu. Dalam Islam juga boleh kok perempuan itu mengajukan perceraian tidak harus menunggu suami, tapi itu adalah proses yang sudah terakhir,” ujarnya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 23 times, 1 visits today)

News Feed