oleh

DPRD Kota Palu Inisiasi Tiga Raperda 2021

ANGGOTA Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Palu, Mutmaina Korona dalam rapat pembahasan penyusunan program pembentukan Perda Kota Palu tahun 2021 berdasarkan skala prioritas, Rabu (29/7/2020). FOTO: NURLELA/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Palu menginisiasi pembuatan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) berdasarkan skala prioritas di tahun 2021 mendatang.

Adapun tiga raperda yang menjadi usulan pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2021 yakni, Raperda tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Raperda tentang Narkoba dan Raperda tentang Sarang Burung Walet.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Palu, Farden Saino mengatakan, usulan tiga raperda inisiatif tersebut akan masuk dalam skala prioritas, terutama Raperda tentang Narkoba.

Mengingat penyalahgunaan narkoba di Kota Palu peringkat ke empat secara nasional.

“BNN Kota Palu mengusulkan untuk perda inisiatif kita itu kalau bisa diambil narkoba. Kota Palu sudah dalam kondisi darurat narkoba dan memang saya lihat dari surat mereka dari tahun ke tahun narkoba di Palu itu pertambahannya sangat signifikan,” kata Farden Saino dalam rapat pembahasan penyusunan program pembentukan Perda Kota Palu tahun 2021 berdasarkan skala prioritas, Rabu (29/7/2020).

Sementara Anggota Bapemperda DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona mengatakan, usulan Raperda tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, perlu menjadi salah satu raperda skala prioritas di tahun 2021.

Menurut politisi dari Fraksi Nasdem itu, dari 13 kabupaten/kota di Sulteng, hanya Kota Palu yang belum memiliki Raperda tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.

Padahal kata dia, Kota Palu adalah daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi terhadap kekerasan perempuan dan anak di Sulteng.

“Cuma Kota Palu yang ta tinggal. Kota Palu ini sama sekali tidak ada inisiatif raperda yang mengacu pada isu-isu terhadap kelompok- kelompok rentan. Apakah itu disabilitas atau kelompok yang lain yang harus dilihat rens kebijakan,” katanya.

Dia mengatakan, perda perlindungan hak perempuan dan anak sangat penting untuk membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat program stategis dalam rangka mendorong Kota Palu sebagai kota yang ramah perempuan dan anak.

“Kebetulan saya di Komisi A. Kami agak kesulitan melakukan asistensi di beberapa OPD sebagai pokja teknis perlindungan perempuan dan anak. Karena tidak ada cantolan anggaran, tidak ada rujukan kebijakan yang bisa didorong untuk memperkuat beberapa program strategis,” ujarnya.

Sementara Anggota Bapemperda DPRD Kota Palu, Armin mengusulkan Raperda tentang Sarang Burung Walet sebagai raperda inisialif.

Dia mengatakan, kontribusi pajak usaha sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu dinilai masih rendah.

Sementara penangkaran unggas tersebut terus berkembang setiap tahun.

“Kemarin saya protes pendapatan PAD dari sarang burung walet dari tahun ke tahun tidak bertambah. Sementara sarangnya bertambah tapi PADnya tidak bertambah itu terus Rp 40 juta, tidak ada ketambahan,” ucapnya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 22 times, 1 visits today)

News Feed