oleh

Fraksi PKS Sulteng Tetapkan Senin Hari Penerimaan Aspirasi

KETUA Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Wiwik Jumatul Rofi’ah (tengah) Sekretaris Fraksi PKS, HM Tahir Siri (kanan), Bendahara Fraksi PKS, Fatimah HM Amin Lasawesi saat media gathering di Ruang Fraksi PKS DPRD Sulteng, Senin (27/7/2020) FOTO: NURLELA/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menetapkan Senin sebagai hari khusus penerimaan aspirasi-aspirasi masyarakat untuk diterima di ruang fraksinya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah mengatakan, dengan dibukanya ruang aspirasi tersebut, maka masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasinya dengan mudah di Ruang Fraksi PKS DPRD Sulteng.

“Fraksi PKS di DPRD provinsi menetapkan hari aspirasi yaitu hari Senin sebagai hari aspirasi kami,” kata Wiwik Jumatul Rofi’ah pada media gathering sekalgus ngopi (ngomong pagi) di ruang Fraksi PKS, Senin (27/7/2020).

Pada kesempatan itu dia menyampaikan, fraksinya menerima sejumlah aspirasi masyarakat. Sebagian besar aspirasi tersebut terkait pemberlakuan sekolah virtual akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya di Sulteng.

“Bapak-bapak juga menyampaikan, tapi yang paling kencang itu emak-emak. Maka kemudian ini perlu ada diskusi mendalam terkait dengan ini. Walaupun sekarang ada kebijakan gubernur untuk tetap tidak membuka sekolah,” katanya.

Menurutnya, pihak orang tua murid meminta agar pemerintah segera membuka sekolah tatap muka khusus untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Alasannya murid tingkat SMA sudah mengerti protokol kesehatan.

“Kemarin ada juga yang menyampaikan aspirasi yang sama, kenapa sekolah belum dibuka. Anak SMA kan sudah bisa diatur dan sudah mengerti protokol kesehatan kenapa harus ditutup gitu,” ucapnya.

Selain hari aspirasi, Fraksi PKS juga akan membentuk program Fokus Group Discussion (FGD) untuk menampung hal-hal yang sifatnya mendesak untuk difasilitasi oleh fraksinya.

Terkait anggaran pembiayaan FGD ditanggung oleh Fraksi PKS.

“Ada program fraksi yang belum terlaksana yaitu FGD. Ini kalau ada hal-hal yang urgen yang bisa difasilitasi oleh fraksi itu kita akan adakan disini. Ini dibiayai fraksi bukan DPRD karena itu bagian kerja fraksi,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menerima surat pengaduan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait pengelolaan dana Program Organisasi Penggerak (POP). PGRI menilai pengelolaan dana POP tidak transparan.

“Kemarin kami mendapat surat dari PGRI berkaitan dengan dana POP. Mereka memiliki pandangan bahwa dana POP itu harus dikelola dengan baik,” ucapnya.

Menurut Wiwik, POP adalah program dana hibah untuk peningkatan kualitas guru. Namun pada kenyataannya program yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tersebut dinilai tidak dikelola sesuai peruntukannya.

“Hal-hal seperti itu salah satu contoh perlu FGD di tingkat fraksi. Sebagai perwakilan partai juga sekaligus perwakilan masyarakat di dapilnya masing-masing. Yang tentunya nanti puncaknya tetap kita membahasnya di komisi dimana kita bisa melakukan tugas kedewanan,” katanya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 22 times, 1 visits today)

News Feed