oleh

Fraksi Nasdem Desak Bupati Donggala Lantik Delapan Kades Terpilih

KETUA Fraksi Nasdem DPRD Donggala, Moh Taufik (tengah) didampingi Wakil Ketua I DPRD Donggala Sahlan (kiri) dan Anggota Fraksi DPRD Donggala, Ruslan (kanan) saat konferensi pers di Donggala, Ahad (26/7/2020). FOTO: NURLELA/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Fraksi Partai Nasdem DPDR Kabupaten Donggala mendesak bupati setempat, Kasman Lassa untuk segera melantik delapan kepala desa (kades) terpilih periode 2019-2024.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Donggala, Moh Taufik mengatakan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak melantik kades terpilih, karena itu adalah hak bagi kades terpilih dan kewajiban bupati setempat untuk segera melantik.

Hal tersebut kata Moh Taufik, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20215 dan Permendagri Nomor 65 Tahun 20217, yang mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib melantik kades terpilih paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan BPD.

“Bupati Donggala wajib melantik kades terpilih untuk segera melantik kepada desa terpilih tanpa terkecuali,” kata Moh Taufik saat konferensi pers di sekretariat pemenangan bakal pasangan calon Rusdi Mastura-Ma’mun Amir, Ahad (26/7/2020).

Menurut Moh Taufik, dari delapan kades terpilih, tujuh yang akan dilantik. Sementara satu kades terpilih tidak dilantik dengan alasan masih bersengketa.

Selain itu, Fraksi Nasdem juga meminta kepada Bupati Donggala sebagai Pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan peninjauan kembali terhadap 80 guru yang dimutasi yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi guru dan kebutuhan tenaga pengajar dalam satu sekolah.

“Mereka (guru) melapor ke DPRD bahwa mereka dimutasi sembarangan. Misalnya ada guru PPKN dia dimutasi, tapi tidak ada guru PPKN yang ganti, kan harus mempertimbangkan kecukupan guru dalam satu sekolah,” kata Moh Taufik.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten (pemkab) Donggala untuk lebih memperhatikan masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, terutama kasus-kasus kesehatan dari kalangan masyarakat tidak mampu.

Contoh kasus menimpa Dion Saputra, warga Donggala yang menderita penyakit kusta.

Kondisi remaja yang duduk di kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu sangat tidak terawat dan terkesan diabaikan oleh pemerintah setempat.

“Contoh kasus adik Dion. Itu adalah contoh bagaimana rasa kemanusiaan kita terusik dan terhina karena ternyata masih ada rakyat yang menderita sakit dan tidak terawat di sekitar kita,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Donggala Kasman Lassa mengatakan, terkait pelantikan kades terpilih mengacu pada ketentuan perundang udangan yang berlaku.

Dia menjelaskan, dari delapan kades terpilih, pihaknya hanya akan melantik tujuh kades terpilih. Sedangkan satu kades terpilih tidak dilantik karena masih menunggu kepastian hukum dari Pengadilan Negeri Donggala.

“Hanya tujuh yang saya lantik. Desa Marana tidak, karena Marana sendiri ada banding. Setelah ada keputusan banding baru kita lihat. Maka dari itu saya mengambil sikap sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pelantikan kades terpilih yang bersengketa merujuk pada keputusan majelis hakim.

Dalam keputusan tersebut kata Kasman Lassa, tidak ada perintah untuk melantik.

“Kita mau loyal sama apa, taat sama siapa, ya taat sama hukum. Loyal pada keputusan hukum. Putusan Negeri Donggala itu adalah putusan undang-undang,” jelasnya.

Mengenai tudingan mutasi 80 guru yang terkesan dilatarbelakangani kepentingan politik, pihaknya juga membantah hal tersebut.

Menurutnya, kebijakan mutasi guru tersebut untuk kepentingan pemerataan tenaga pengajar.

Dari hasil survei di sejumlah sekolah banyak ketimpangan jumlah maupun status tenaga pengajar.

Seperti yang terjadi Kecamatan Rio Pakava, Pinembani, Banawa Selatan, Banawa Tengah dan Balaesang Tanjung, ada sekolah hanya memiliki satu tenaga pengajar ASN, sisanya guru honorer.

Sementara di Sindue Rayon dan Sindue Sirenja ada sekolah yang memiliki 25 guru semuanya ASN.

“Mutasi ASN ya jalani saja, kamu kan pegawai negeri komitmen yang kamu tanda tangan kan siap ditempatkan dimana saja kamu ditugaskan. Ya terima putusan itu, memangnya kamu siapa, kamu harus terima putusan untuk menempatkan kamu di daerah lain,” tuturnya.

Dia menegaskan, jika ada guru yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai surat keputusan (SK) penempatan, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

“Tidak mengenal dia siapa, anaknya siapa, istrinya siapa harus begitu. Kenapa harus marah? Kalau sampai mengarah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pasti saya BAP dia. Kalau sampai dia meninggalkan tugas, tidak menjalankan SK itu, saya BAP,” tegasnya.

Untuk kasus kesehatan masyarakat, pihaknya mengakui bahwa gizi buruk memang masih menjadi problem yang belum terselesaikan.

Namun demikian, kasus gizi buruk bukan hanya terjadi di wilayah Donggala, tetapi sudah menjadi isu nasional.

“Gizi buruk ini kan adalah merupakan salah satu penyakit yang menasional. Itu tidak bisa ditutupi karena itu fakta dilapangan memang ada. Wajib dan patut hukumnya kita melakukan pembenahan, termasuk memberikan pelayanan kepada mereka yang gizi buruk dan stunting,” ungkapnya.

Menurutnya, ada dua hal yang menyebabkan munculnya kasus gizi buruk di Kabupaten Donggala. Pertama gempa bumi yang melanda Pasigala pada September 2018. Banyak masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan. Kedua adalah pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi masyarakat melambat. Bahkan ada yang terhenti total karena aktivitas masyarakat dibatasi.

“Gizi buruk itu kan terkait dengan menu empat sehat lima sempurna, kemudian juga karena stres. Kalau ayahnya tidak dapat lapangan kerja dan ibunya juga mau hidupkan anak tidak ada uang ya stres. Stres bisa mengakibatkan gizi buruk,” ucapnya.

Untuk itu kata Kasman Lassa, Pemkab Donggala telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan gizi burk yang ditangani oleh Dinas Kesehatan. Kemudian anggaran Covid-19 yang dititipkan di rumah sakit Kabelota.

“Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Donggala tidak pernah lari dari tanggung jawab,” pungkasnya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 245 times, 1 visits today)

News Feed