oleh

Walikota Palu Sebut Pembangunan Huntap Terkendala Anggaran Ganti Rugi Lahan

PANSUS Padagimo DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bertemu dengan Wali Kota Palu, Hidayat guna membahas sejumlah permasalahan penanganan nasib penyintas bencana bertempat di Hutan Kota Kaombona, Sabtu (25/7/2020). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Pansus Padagimo DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bertemu dengan Wali Kota Palu, Hidayat guna membahas sejumlah permasalahan penanganan nasib penyintas bencana di wilayahnya.

Pertemuan yang dilaksanakan di Hutan Kota Kaombona pada Sabtu (25/7/2020) itu dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulteng yang terlibat dalam pansus Padagimo.

Budi Luhur dari Fraksi Golkar selaku Ketua Tim Pansus Padagimo membawa serta wakil ketua Pansus, Elisa Bunga Allo asal Fraksi PDI-P, Alimuddin Paada dan Ambo Dalle mewakili Fraksi Gerindra, Enos Pasau mewakili Fraksi Perindo, Hidayat Pakamundi mewakili Fraksi Demokrat, Yahdi Basma dan Sonny Tandra dari Fraksi Nasdem.

Dalam penyampaiannya kepada Walikota Hidayat, Budi Luhur mengatakan, kehadiran Pansus Padagimo dalam rangka membantu pemerintah daerah yang terdampak bencana 28 September 2018 silam dalam menangani penyintas bencana di daerah masing-masing.

“Kehadiran kami pak walikota dalam rangka mencarikan solusi untuk membantu memenuhi hak hak penyintas bencana di Kota Palu, khususnya para penyintas bencana di Kelurahan Petobo untuk mendapatkan hunian tetap (huntap) yang layak,” ujar Budi Luhur Larengi.

Menurut Budi Luhur, Pansus Padagimo akan berupaya membantu Pemerintah Kota (pemkot) Palu dalam melobi anggaran terkhusus untuk penyediaan lahan huntap di Petobo.

Harapannya kata dia, Pemkot Palu dapat memberikan data terkait kebutuhan dan anggaran yang dibutuhkan dalam pemenuhan hunian tetap bagi penyintas di Petobo.

“Data yang disampaikan walikota akan kami bawa ke Jakarta untuk disampaikan kepada fraksi-fraksi kami di pusat, biar mereka yang menyampaikan langsung ke menteri. Bila perlu jangan pulang sebelum berhasil melobi anggaran,” tegas Budi Luhur Larengi.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat yang mewakili Dapil Kota Palu, Hidayat Pakamundi mengajak Hidayat selaku walikota untuk mencari solusi bersama-sama agar hak penyintas bencana dapat terpenuhi.

“Kehadiran kami pak wali adalah bentuk dukungan kepada Pemerintah Kota Palu dalam mencarikan solusi terhadap nasib para penyintas bencana, khususnya yang belum mendapatkan hunian tetap. Mari kita saling bertukar data agar dapat memutuskan bersama solusi terbaik untuk masyarakat kita,” katanya.

Sedangkan Politisi Nasdem, Sonny Tandra menyampaikan apresiasi terhadap upaya Pemkot Palu dalam menangani pengendalian wabah Covid-19.

Menurutnya, upaya luar biasa Pemkot Palu patut diapresiasi karena dapat menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayahnya secara maksimal.

“Pemkot Palu sangat serius dan bersungguh-sungguh dalam menangani pencegahan penyebaran Covid-19. Memaksimalkan enam pos kesehatan untuk cek poin adalah sebuah upaya luar biasa dan patut kita apresiasi bersama. Jujur harus kita akui Pak Walikota berhasil mengendalikan penyebaran wabah Corona di Kota Palu,” ungkap politisi asal Kabupaten Poso tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Pansus Padagimo menyampaikan informasi bahwa di Petobo saat ini ada 35 hektare lahan yang belum memiliki sertifikat hak milik (SHM), tetapi baru memiliki alas hak berupa SKPT ataupun surat penyerahan.

“Ada kurang lebih 35 hektare tanah di Petobo yang belum memiliki SHM, tetapi ada SKPT, tetapi sudah diperjualbelikan kepada orang lain,” kata Sonny Tandra kepada Walikota Hidayat.

Sementara itu, Wali Kota Palu Hidayat kepada Pansus Padagimo menyampaikan, pihaknya telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan huntap di Petobo.

Tetapi kata dia, terkendala dengan tidak adanya ketersediaan anggaran untuk ganti rugi lahan huntap.

“Ada lahan yang dimiliki perorangan ditawarkan untuk kepada pemkot dengan harga Rp 450.000 per meter, kita tidak punya anggaran untuk penyediaan lahan huntap,” katanya.

Hidayat juga menyampaikan bahwa hingga saat dirinya terus bekerja sebagai tanggung jawabnya selaku Walikota Palu.

Walau diakuinya jika saat ini dirinya bekerja sendiri sehingga dengan adanya Pansus Padagimo, Hidayat berharap dapat lebih terbantu dalam menyelesaikan problem terutama yang menyangkut nasib penyintas bencana.

“Selama ini saya berjalan sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Palu, tetapi alhamdulilah dukungan kawan-kawan dari Pansus Padagimo akan menambah semangat saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Palu, terkhusus nasib penyintas bencana,” kata Hidayat.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BP2W) Sulteng, Ferdinan Kana’lo tersebut, Walikota Hidayat menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan pemkot dalam penanganan bencana sejak terjadinya bencana 28 September 2018 silam.

Menurut Hidayat, pascabencana Pemkot Palu telah mengalokasikan dana APBD untuk kebutuhan jaminan hidup atau jadup, sarana pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan dan infrastruktur yang rusak akibat gempa.

Bahkan pemkot mengalokasikan dana lebih Rp 100 miliar untuk pembukaan akses jalan dari Kelurahan Talise menuju huntap Tondo I, II dan huntap III, lebar jalan mencapai 40 meter serta pembangunan huntap di Balaroa di tanah Pemkot seluas empat hektare serta pembangunan Jembatan Palu V.

“Khusus masyarakat Petobo, kami menawarkan tiga opsi yakni opsi pertama adalah pindah ke Huntap Tondo, opsi kedua pembangunan Huntap Satelite serta Huntap Mandiri bagi masyarakat yang memiliki lahan sendiri. Khusus Huntap Satelite, Pemkot Palu masih belum mendapatkan lahan,” tutur Walikota Hidayat. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 179 times, 1 visits today)

News Feed