oleh

KPU Poso Belum Bayar Iuran Jamsostek

KANTOR KPU Kabupaten Poso. FOTO: IST

SultengTerkini.Com, POSO– Penyelenggaraan pilkada serentak di tengah masa pandemi seperti saat ini membutuhkan standar kesehatan yang disesuaikan dengan protokol Covid-19.

Selain itu juga upaya jaminan perlindungan terhadap jajaran penyelenggara yang setiap saat melakukan kerja keras di lapangan seperti kalangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Sayangnya, jaminan kesehatan penyelenggara pemilu merupakan hal yang paling krusial ini belum menjadi perhatian pihak jajaran di KPU Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Apalagi bercermin pada pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2019 lalu, tidak sedikit penyelenggara adhoc pemilu dalam hal ini PPK dan PPS menjadi korban karena tingginya rutinitas yang dilakukan.

Namun ironisnya di Kabupaten Poso, hingga saat ini para penyelenggara adhoc dalam hal ini PPS dan PPK belum memperoleh proteksi melalui jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), yang mampu memberikan jaminan bagi penyelenggara adhoc itu dalam menjalankan aktivitasnya di lapangan.

Meski awalnya sudah ada kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU Poso dan pihak Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek.

Ketua KPU Poso, Budiman Maliki yang dikonfirmasi melalui telepon genggam, Selasa (21/7/2020) mengakui jika perlindungan kesehatan bagi PPS dan PPK sangat dibutuhkan terutama di masa pandemi seperti saat ini.

Namun pihaknya tengah mencari formulasi regulasi yang tepat untuk mengalokasikan anggaran yang akan menjamin para pekerja adhoc tersebut.

“Memang benar KPU Poso sudah membangun MoU dengan Jamsostek soal perlindungan tenaga kerja penyelenggara pemilu, termasuk PPS dan PPK. Namun memang hingga saat ini kami belum pernah melakukan pembatalan terkait MoU tersebut. Karena kami masih mencari formulasi yang tepat untuk mengalokasikan anggaran dimaksud, karena tidak ada mata anggaran khusus soal itu,” katanya.

Menurut Budiman, setelah melakukan MoU dengan Jamsostek Poso, pihaknya menerima surat dari KPU RI yang mengatur soal tidak diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk dengan BP Jamsostek.

“Saya tidak tahu dengan KPU di tempat lain yang bisa mengalokasikan anggaran dengan Jamsostek. Mungkin mereka menggunakan alokasi dana lain. Karena kalau anggaran yang ada, itu tidak diperbolehkan membangun kerjasama dengan pihak ketiga,” katanya.

Intinya kata Budiman, pihaknya saat ini tengah membahas persoalan jaminan perlindungan bagi penyelenggara adhoc seperti yang sudah dilakukan KPU lainnya dengan pihak sekretariat.

“Kami tetap akan berupaya agar semua penyelenggara pemilu di Poso bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat perlindungan keselamatan dalam menjalankan aktivitas,” ujarnya.

Sementara secara terpisah, seorang pejabat di kantor BP Jamsostek Poso yang dikonfirmasi membenarkan jika hingga kini KPU setempat belum melakukan pembayaran bagi perlindungan penyelenggara pemilu, termasuk tenaga adhoc PPK dan PPS, meski saat ini mereka sudah mulai menjalankan tugas di lapangan.

“Memang benar BP Jamsostek ada teken MoU dengan KPU Poso, tapi sejauh ini belum ada pembayaran iuran. Jadi tentunya kami belum bisa memberi perlindungan terhadap mereka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata sumber resmi di BP Jamsostek Poso.

Ditanya soal besaran iuran yang harus dibayarkan bagi setiap orang dalam satu bulan, sumber tersebut menyebut cukup Rp 10 ribu.

“Dengan Rp 10 ribu saja pekerja bisa memperoleh dua manfaat yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” katanya.

Dalam rilisnya beberapa waktu lalu, BP Jamsostek Poso menyebutkan, memasuki tahun politik pilkada serentak, pihaknya baru bekerjasama dengan Bawaslu setempat, sehingga para pengawas yang ada di lapangan jika terjadi risiko kecelakaan kerja, maka akan ditanggung biaya pengobatan dan perawatannya oleh BP Jamsostek.

“Begitu juga jika terjadi risiko kematian diluar hubungan kerja, maka ahli warisnya akan diberikan santunan kematian dan biaya pemakaman sebesar Rp 42 juta,” pungkasnya. FAI

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 37 times, 1 visits today)

News Feed