oleh

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Sulteng Periksa Reny Lamadjido

ANGGOTA Bawaslu Sulawesi Tengah Divisi Penindakan Pelanggaran, Jamrin. FOTO: NURLELA/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Bawaslu Sulawesi Tengah (Sulteng) memeriksa dr Reny Lamadjido terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pilkada serentak tahun ini, Selasa (21/Juli 2020) pagi.

Pantauan SultengTerkini.Com, dr Reny Lamadjido diperiksa sekira dua jam di ruang Kepala Sekretariat Bawaslu Sulteng.

Reny Lamadjido merupakan ASN Pemerintah Provinsi Sulteng maju sebagai bakal calon Wakil Wali Kota mendampingi Hadianto Rasyid sebagai bakal calon Wali Kota Palu dalam pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Anggota Bawaslu Sulteng Divisi Penindakan Pelanggaran, Jamrin mengungkapkan, pemeriksaan dr Reny Lamadjido untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik ASN dalam politik praktis.

Menurutnya, Reny Lamadjido diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan itu ditegaskan, ASN dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik terkait rencana pengusulan pribadinya sebagai calon kepala daerah.

Selain itu juga dilarang memasang spanduk yang mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah, dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, hingga terlibat dalam deklarasi partai politik.

“Kita menggali bagaimana keterlibatan dia dalam proses pemasangan baliho. Kedua, apakah sampai saat ini dia masih berstatus sebagai ASN. Kemudian bagaimana proses rekrutmen pencalonan, apakah dia terlibat secara aktif untuk mendaftarkan diri di partai,” kata Jamrin kepada SultengTerkini.Com, Selasa (21/7/2020).

Jamrin menjelaskan, dari hasil pemeriksaan tersebut, dr Reny Lamadjido mengaku tidak pernah terlibat dalam proses pemasangan baliho.

Selain itu juga tidak pernah terlibat menyampaikan visi-misi di partai politik manapun.

“Beliau menyampaikan tidak pernah mendaftarkan diri di PKB maupun Hanura. Soal baliho dia juga tidak tahu, semuanya itu dilakukan oleh tim Hadianto,” jelas Jamrin.

Terkait status Reny Lamadjido sebagai ASN, pihaknya juga menyampaikan bahwa Reny Lamadjido mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN pada 27 Juni 2020 dan sudah disetujui oleh Pemerintah Provinsi pada 30 Juni 2020.

“Kami juga menanyakan apakah beliau masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan beliau menyampaikan sudah ada penggantinya. Jadi sejak 30 Juni beliau sudah tidak menjabat. Beliau sudah mundur sebagai ASN. Surat rekomendasi gubernur juga sudah ada,”ucapnya.

Dia menyampaikan, kasus dugaan pelanggaran ASN tersebut masih dalam proses pengkajian. Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pleno sebagai tindak lanjut dari keterangan dr Reny Lamadjido.

“Ini masih dalam proses, jadi belum ada keputusan apakah ini melanggar atau tidak. Apakah temuan ini terpenuhi unsur atau tidak nanti kita bahas dalam pleno. Hari ini kami hanya melakukan klarifikasi,” tegasnya. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 243 times, 1 visits today)

News Feed