oleh

DPRD Sulteng Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi menerima rancangan peraturan daerah dalam rangka penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 bertempat di Aula DPRD setempat, Senin (20/7/2020). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara resmi menerima rancangan peraturan daerah (Raperda) pada sidang paripurna persetujuan bersama dalam rangka penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 bertempat di Aula DPRD setempat yang dipimpin Ketua DPRD Sulteng melalui Wakil Ketua DPRD yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran, Zalzulmida A Djanggola, Senin (20/7/2020).

Persetujuan raperda ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Sulteng.

Dalam sambutannya, pimpinan sidang rapat paripurna Zalzulmida A Djanggola menyampaikan pada rapat paripurna kelima pada 30 Juni 2020 lalu telah memberikan kesempatan kepada komisi dan mitra masing-masing serta Banggar bersama dengan TAPD untuk melakukan pembahasan atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulteng anggaran 2019.

Sementara itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola dalam sambutannya menyampaikan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019 telah mendapat tanggapan dan respon dari seluruh fraksi DPRD Sulteng.

Pengajuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 disamping untuk memenuhi ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga secara substansial merupakan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah mulai dari kegiatan perencanaan pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian pengawasan yang sekaligus merupakan tanggung jawab pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.

“Kita telah mendengarkan laporan hasil pembahasan gabungan komisi, dimana rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bagian pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan anggaran APBD tahun anggaran 2019 dinyatakan telah diterima dan selanjutnya telah disetujui untuk diproses menjadi peraturan daerah provinsi Sulawesi Tengah setelah dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ungkap Gubernur Longki Djanggola.

Oleh karena itu, Gubernur Longki menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan.

“Khususnya kepada ketua dan badan dan anggota badan anggaran yang telah melaksanakan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 bersama lampirannya, mulai dari pembahasan baik di badan anggaran maupun di komisi harmonisasi badan garansi sampai dengan finalisasi rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah dibeli diberikan oleh DPRD baik pada saat pembahasan badan anggaran akan ditindak lanjuti bersama-sama dalam proses penyusunan anggaran murni dan perubahan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi Sulawesi Tengah,” katanya.

“Kami menyadari dalam proses pembahasan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 telah banyak menyita waktu tenaga dan pikiran dari seluruh anggota dewan yang terhormat,” katanya.

Bahkan kata dia, kadangkala timbul perbedaan pendapat, namun pihaknya menyadari bahwa timbulnya perbedaan tersebut adalah semata-mata didorong oleh semangat tanggung jawab dan keinginan dari semua untuk mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan bersama.

Kedepan kata dia, pihaknya tetap mengharapkan adanya kerjasama yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif, sehingga pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik.

“Kami mengharapkan kepada semua pihak, terutama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah agar tetap melakukan pengawasan supaya dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang. Semoga kerja keras yang telah dilakukan mendapat balasan sebagai amal jariyah dan mendapat ridho dari-NYA,” tutur Gubernur Longki Djanggola. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 23 times, 1 visits today)

News Feed