oleh

4.109 Ton Pupuk Urea Subsidi Siap untuk Sulteng

4.109 ton pupuk Urea subsidi siap untuk Sulawesi Tengah. FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Dalam memaksimalkan penyaluran dan pemenuhan kebutuhan petani terhadap pupuk Urea bersubsidi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Pupuk Kaltim memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di di wilayahnya periode Juli 2020 dinyatakan aman.

Hingga 16 Juli 2020, Pupuk Kaltim telah menyalurkan 2.717 ton pupuk Urea subsidi ke berbagai kabupaten di Sulteng, atau sekira 113% dari alokasi 2.404 ton Urea subsidi periode Juli 2020, yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Hal ini dipertegas oleh Superintendent Pemasaran Wilayah Sulawesi 2 Mardani, bahwa penyaluran pupuk subsidi di Sulteng sudah mulai dilakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 dan perbaruannya Nomor 10 Tahun 2020.

Misalnya di Kabupaten Parigi Moutong, Urea subsidi yang telah disalurkan sebanyak 7.410 ton atau 74% dari alokasi 10.025 ton, Kabupaten Tolitoli sebanyak 2.063 ton atau 82% dari alokasi 2.500 ton, serta kabupaten lainnya yang penyaluran pupuknya juga banyak yang melebihi dari target alokasi yang telah ditetapkan Pemerintah.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian provinsi, Dinas Pertanian daerah dan Kementerian Pertanian untuk dapat dilakukan realokasi pupuk per kabupaten maupun per provinsi selagi alokasi masih ada supaya penyaluran pupuk lancar,” kata Mardani kepada jurnalis media ini, Senin (20/7/2020).

Sementara berdasarkan data stok gudang Pupuk Kaltim di Sulteng, telah tersedia stok pupuk sebanyak 4.109 ton, jauh di atas ketentuan stok minimal yang sebesar 1.203 ton.

Perusahaan berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang menjadi dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

“Stok kami banyak dan memang disiapkan sebagai langkah antisipasi dalam musim tanam selanjutnya,” tutur Mardani.

Mardani juga menjelaskan, sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2020, penyaluran pupuk bersubsidi ke petani harus menggunakan E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Hal ini merupakan inovasi yang dikembangkan Kementerian Pertanian dimana tahun sebelumnya hanya menggunakan RDKK manual.

“Kami ditugaskan untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi dan non subsidi. Penyaluran pupuk, khususnya subsidi, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak hanya E-RDKK tapi SK Alokasi di setiap kabupaten juga harus ada,” jelas Mardani.

Mardani menambahkan, alokasi pupuk bersubsidi secara nasional di tahun 2020 mengalami penurunan jumlah, dari 8.874.000 ton di tahun 2019, menjadi 7.949.303 ton untuk tahun 2020. Terkait penurunan alokasi subsidi tersebut, petani diimbau tidak perlu khawatir untuk memenuhi kebutuhan pupuk, karena Pupuk Kaltim juga menyiapkan pupuk non subsidi di kios-kios.

“Pupuk non subsidi ini sebagai solusi bagi petani yang belum masuk E-RDKK, maupun mengantisipasi turunnya alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2020,” kata Mardani.

Untuk menjaga kebutuhan pupuk di daerah, pengadaan pupuk urea subsidi selain dari Bontang, juga akan dipasok dari beberapa Distribution Center (DC) yang tersebar di Surabaya, Banyuwangi, Semarang dan Makassar.

Hal antisipatif lainnya juga terus dilakukan perusahaan dengan meningkatkan sistem monitoring stok melalui aplikasi Distribution Planning Control System (DPCS).

“Langkah pengamanan distribusi pupuk bersubsidi secara kontinyu juga dilakukan melalui koordinasi dengan distributor, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), pemerintah daerah setempat, serta membentuk tim posko pengamanan musim tanam yang siap sedia 1×24 jam,” pungkas Mardani.

Mardani juga mengimbau petani, jika terdapat penyelewengan di lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi, dapat melaporkan hal ini ke KP3 di daerah tersebut.

“Kami berharap dengan komitmen bersama antara Pupuk Kaltim dengan Pemerintah, distributor, kios dan petani, dapat bersinergi dengan baik untuk mengutamakan kepentingan dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah distribusi kami,” terang Mardani.

Dia juga mengingatkan, perusahaan akan menindak tegas distributor atau penyalur pupuk bersubsidi yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan.

Sebab pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan oleh petani, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. NUR

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 25 times, 1 visits today)

News Feed