oleh

Massa Frontal di Palu Tolak Omnibus Law

PULUHAN massa dari Front Aksi Rakyat Tolak Omnibus Law atau Frontal melakukan aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Selasa (14/7/2020). FOTO: IST

SultengTerkini.Com, PALU– Puluhan massa dari Front Aksi Rakyat Tolak Omnibus Law (Frontal) melakukan aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang akan disahkan oleh DPR-RI pada 16 Juli 2020.

Aksi massa yang terpusat di gedung DPRD Provinsi Sulteng Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu itu mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian setempat.

Dalam orasinya, Agus selaku koordinator lapangan aksi menjelaskan, semangat dari RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang akan disahkan nanti sarat dengan kepentingan kelas pemodal yang sekarang bercokol dalam kekuasaan negara.

Richard Labiro dari Yayasan Tanah Merdeka menjelaskan,  Omnibus Law adalah produk hukum yang memberikan ruang bagi kepentingan oligarki. Menurutnya, dalam RUU Cipta Kerja, ada begitu banyak aturan yang dirangkum ke dalam rancangan tersebut.

Bila dianalisa kata dia, justru akan berkonsekuensi terhadap penghilangan hak-hak buruh, misalnya penghapusan aturan tentang hak cuti haid, melahirkan, sakit, dan memperingati hari raya besar keagamaan.

Dia menambahkan, Omnibus Law juga memfasilitasi perampasan lahan bagi petani. Bila diperhatikan beberapa poin pada RUU Cipta Kerja, justru besar kemungkinan syarat administrasi dalam proses perizinan akan permudah.

“Situasi ini justru akan memperpanjang konflik agraria di Indonesia,” katanya.

Sementara Nanda, Ketua LMND Kota Palu mengatakan, sektor pendidikan yang juga termaktub dalam RUU Cipta kerja/Omnibus Law tidak luput dari ancaman komersialisasi dan privatisasi.

Dia menjelaskan, dalam pasal 68 RUU Cipta kerja, justru makin membuka ruang bagi komersialisasi dunia pendidikan untuk kelas bermodal.

Maka tidak heran, komersialisasi pendidikan yang vulgar ini berkonsekuensi terhadap makin mahalnya akses pendidikan, sehingga benar, pendidikan hanya diperuntukan bagi orang kaya.

Dia menambahkan, RUU Cipta Kerja ini sejak awal terkesan ditutup-tutupi.

Sejak proses legislasinya hingga pada diserahkannya draf kepada DPR RI tidak mengedepankan  keterbukaan kepada publik.

Hal ini dibuktikan dengan tidak ada satupun laman pemerintah dan DPR yang memuat naskah akedemik RUU tersebut, sehingga transparansi terhadap publik lagi-lagi dikangkangi oleh negara hanya demi kepentingan oligarki.

Taufik dari Jatam Sulteng dalam orasinya menambahkan, dalam rencana pengesahan RUU Omnibus Law, bukan hanya mendorong  buruknya eksploitasi terhadap buruh dan sumber daya alam, melainkan juga tidak memberikan jaminan terhadap keberlangsungan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu contoh pasal yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup adalah diubahnya pasal 88 dalam UU Lingkungan Hidup dan dihapuskannya pasal 93 yang artinya menghilangkan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Olehnya itu kata dia, tidak ada alasan untuk tidak menolak RUU Omnibus Law ini yang sudah jelas tidak berpihak kepada rakyat dan akan melahirkan banyak masalah di negara ini.

Aksi yang berlangsung selama dua jam lebih itu diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Alimudin Paada beserta anggota Komisi IV lainnya.

Sekalipun bukan mereka yang menentukan atas pengesahaan RUU ini, tapi aspirasi dari massa aksi akan diteruskan kepada DPR-RI di Jakarta.

Selain pernyataan sikap, anggota DPRD Sulteng yang menyambut massa aksi itu diminta untuk melakukan pencoretan “Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja” yang dibawa oleh massa.

Setelah melakukan pencoretan tersebut, massa aksi langsung membubarkan diri dengan mendapat pengawalan aparat kepolisian setempat. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 36 times, 1 visits today)

News Feed