oleh

Kantor DPMPTSP Sulteng Diresmikan, Telan Biaya Rp 22 Miliar

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Bahlil Lahadalia bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Dg Palabbi menandatangani prasasti peresmian kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jalan Cik Ditiro, Kota Palu, Rabu (15/7/2020). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Wakil Gubernur (Wagub) Rusli Dg Palabbi meresmikan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti dilanjutkan dengan peninjauan lokasi kantor, Rabu (15/7/2020).

Dalam peresmian itu, Wagub Rusli didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dan Kepala DPMPTSP, Christina Sandra Tobondo.

Selain peresmian kantor DPMPTSP berlantai empat itu, juga sekaligus dilaksanakan peluncuran mal pelayanan publik sebanyak 14 counter, dengan total 256 layanan.

Sebelum peresmian kantor dan peluncuran mal diawali pemutaran video penghargaan kepada Gubernur Sulteng Longki Djanggola serta penyerahan piagam penghargaan TP4T kepada kejati setempat.

Gubernur Sulteng dalam sambutannya yang dibacakan Wagub Rusli menyampaikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Untuk itu salah satu perbaikan kualitas pelayanan adalah sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang harus memenuhi norma standar gedung yang memadai.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulteng berupaya dan telah mempunyai gedung penyelenggaraan serta mal pelayanan publik yang representatif.

Dimana Sulawesi Tengah merupakan pemerintah provinsi yang kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta yang memiliki mal pelayanan publik.

Saat ini mal pelayanan publik bergabung dengan Pemerintah Kota Palu dan inovasi tersebut merupakan yang pertama di Indonesia.

“Bangunan tersebut bukan hanya megah dari fisiknya, akan tetapi bagaimana sebagai abdi bangsa dan negara, kita dapat melayani masyarakat secara optimal dan menjadi perekat silaturahmi, sehingga publik merasa puas dengan jasa layanan yang diberikan serta berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi terlebih lagi di masa pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sulteng, Christina Sandra Tobondo dalam laporannya menyampaikan realisasi investasi di wilayahnya mengalami peningkatan dengan pesat.

Pada tahun 2018 sebanyak Rp 21,7 triliun menjadi Rp 31,5 triliun di tahun 2019 dan mengalami peningkatan 45,2% di tahun 2019.

Angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan oleh BKPM RI yaitu Rp 20,08 triliun.

“Gedung baru DPMPTSP Sulawesi Tengah dibiayai melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah dengan pola pembangunan multiyears, dilaksanakan pada tahun anggaran 2018-2019 dengan pembiayaan kurang lebih Rp 22 miliar,” katanya.

Dia mengatakan, dalam proses pembangunan tidak lepas dari dukungan semua pihak, terutama arahan dan bimbingan Gubernur Sulawesi Tengah, pengelola tim teknis pembangunan gedung TP4D dan para pelaksana pembangunan PT Palu Indo Konstruksi Pratama dan konsultan perencana PT Arsindo Mega kreasi.

“Dengan adanya gedung baru DPMPTSP Sulawesi Tengah dan keberadaan mal pelayanan publik dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia,” pungkasnya.

Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya telah melakukan penandatanganan kerjasama dan MoU dengan Jaksa Agung dan Kapolri di hadapan Presiden terkait kemudahan dalam melakukan investasi.

“Tahun 2020 merupakan masa investasi yang paling sulit karena dalam masa pandemi Covid-19,” katanya.

Dengan tegas, Kepala BKPM RI meminta setiap investor untuk mnggandeng pengusaha lokal dan UKM sesuai perintah Presiden.

Dia mengatakan, dengan momentum reformasi, perizinan agar dipermudah dengan sungguh-sungguh.

 “Sulawesi Tengah adalah tujuan investasi, pengusaha tidak boleh mengatur pemerintah, tapi pemerintah yang harus mengatur pengusaha,” jelas Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 74 times, 1 visits today)

News Feed