oleh

Warga Palu yang Klaim Tanah di Lahan Eks HGB dan HGU akan Diakomodir Jika Memenuhi Syarat

WALI KOTA Palu Hidayat mengikuti pertemuan bersama perwakilan masyarakat Kelurahan Talise dan Talise Valangguni di ruang rapat Bantaya kantor walikota, Rabu (8/7/2020). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Wali Kota Palu Hidayat mengikuti pertemuan bersama perwakilan masyarakat Kelurahan Talise dan Talise Valangguni di ruang rapat Bantaya kantor walikota, Rabu (8/7/2020).

Pertemuan ini dimaksudkan agar Pemerintah Kota (pemkot) Palu mendengarkan aspirasi masyarakat setempat terkait dengan lahan eks-Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang ada di wilayah Kelurahan Talise dan Talise Valangguni.

Masyarakat menginginkan agar lahan yang luasnya sekitar 481 hektar tersebut diberikan sepenuhnya kepada mereka, mengingat tak banyak lagi lahan kini dimiliki penduduk asli wilayah tersebut.

Walikota Hidayat menyatakan pihaknya telah memberikan solusi bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) di lingkup Pemkot Palu, khususnya Polres Palu dan Kodim 1306/Donggala melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan sebelumnya.

Adapun solusi yang dimaksud adalah sebagian kewenangan di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a-i.

Kemudian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Palu bersama Kantor Pertanahan Kota Palu melakukan verifikasi dan validasi lahan yang merupakan tanah negara dan tanah negara bebas termasuk eks-HGB dan HGU yang akan digunakan untuk pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2018 silam.

“Bagi warga yang mengklaim kepemilikan tanah di lokasi tersebut akan diakomodir setelah dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku yang dilakukan oleh tim inventarisasi dan verifikasi yang telah kami bentuk,” kata Walikota Hidayat.

Setelah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap warga yang berhak kata dia, mereka akan diberikan lahan sesuai kebutuhan warga yang berhak tersebut.

Sebagaimana diketahui, Tim Inventarisasi dan Verifikasi yang dibentuk dengan keputusan walikota ini terdiri dari unsur Pemkot Palu, kejaksaan, kepolisian, kodim, dan kantor pertanahan.

Namun demikian, masyarakat Talise dan Talise Valangguni melalui juru bicaranya, Bei Arifin yang juga mantan anggota DPRD Kota Palu periode sebelumnya, tetap berkeras agar lahan eks-HGB dan HGU yang ada di wilayahnya diberikan sepenuhnya kepada masyarakat asli setempat.

Padahal lahan yang dimaksud akan dibangunkan huntap III dari APBN Kementerian PUPR, mengingat masih ada sekitar 7.000 lebih kepala keluarga di hunian sementara (huntara) bahkan tenda-tenda pengungsian. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 67 times, 1 visits today)

News Feed