oleh

Forkompimda Dukung Kebijakan Walikota Palu Terkait Pembangunan Huntap

WALI Kota Palu Hidayat memimpin langsung jalannya rapat koordinasi terkait penyelesaian permasalahan lahan rencana pembangunan hunian tetap III Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Rabu (8/7/2020). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Wali Kota Palu Hidayat memimpin langsung jalannya rapat koordinasi (rakor) terkait penyelesaian permasalahan lahan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) III Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Rabu (8/7/2020).

Rakor yang dilaksanakan di ruang pertemuan Bantaya kantor Walikota Palu tersebut dihadiri sejumlah pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) setempat dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Para pejabat itu diantaranya Kapolres Palu, AKBP Moch Sholeh, Dandim 1306/Donggala Kolonel Inf Heri Bambang Wahyudi, Asdatun Kejati Sulteng sekaligus sebagai jaksa pengacara negara pelaksanaan pembangunan huntap palu, Ferizal, Kejari Palu Sucipto.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Palu, Hidayat menyampaikan, pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi seperti pada huntap 1 di Tondo, huntap 2 di belakang Polda Sulteng, huntap 3 di lokasi STQ, huntap 4 di Duyu dan huntap 5 di Balaroa.

Untuk huntap 1 sampai huntap 4 merupakan lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah berakhir masa HGB-nya sejak 2019 lalu dan luasnya sekitar 481 hektar yang ditetapkan untuk pembangunan huntap.

“Upaya percepatanpun segera dilaksanakan karena dari pihak Buddha Tzu Chi sudah sangat mendesak segera dibangun. Awalnya huntap tersebut lokasinya di Lombok lalu digeser atau dipindahkan pembangunannya ke wilayah Kota Palu,” ujar Walikota Hidayat.

Selain itu, Walikota juga menyampaikan bahwa SKPT boleh dikeluarkan di lahan yang bebas dan bukan di eks HGB.

Namun herannya yang dikeluarkan di lahan eks HGB, sehingga perlunya penyamaan persepsi dalam hal ini.

“Saya sangat bersyukur kita semua yang hadir sependapat dan satu bahasa. Dan kita semua bersatu pasti kita bisa selesaikan dengan baik. Apalagi progres pembangunan huntap rehab rekon difokuskan tuntas di 2020 ini dan di 2021 lebih difokuskan lagi kepada rehab rekon penguatan ekonomi,” jelasnya.

Sementara itu, Asdatun Kejati Sulteng, Ferizal menyampaikan bahwa lokasi yang sudah ditetapkan huntap, data dan fakta di lapangan sesuai dengan peta pada lokasi pembangunan huntap itu tidak masuk pada lokasi yang diklaim oleh masyarakat dan apa yang sudah ditetapkan untuk pembangunan huntap tidak sama sekali bersinggungan dengan masyarakat.

Jadi Walikota Palu kata Ferizal, punya kewenangan untuk mencari, menetapkan dan menyelesaikannya. Karena kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Palu dalam hal ini walikota sudah sesuai karena bekerja atas nama negara dan kembali juga untuk kepentingan masyarakat yang berdampak.

Hal senada juga disampaikan Kapolres Palu AKBP Moch Sholeh bahwa pihaknya akan selalu mengawal semua proses dan kebijakan walikota Palu untuk kepentingan masyarakat, sehingga lewat forum ini satu bahasa sangat diutamakan.

Sementara Dandim 1306/Donggala Letkol Inf Heri Bambang Wahyudi berharap lewat rakor ini ada sinergi yang baik dan siap mengawal kebijakan Walikota Palu.

“Tentunya selama bekerja sesuai aturan dan atas nama negara, maka tak akan ada yang berani menggugat walikota Palu dan hal ini tidak perlu lagi membahas mundur, namun langkah kedepan itu yang terpenting untuk diselesaikan secara arif dan bijaksana,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kejari Palu, Sucipto bahwa pihaknya juga mendukung apapun kebijakan Walikota Palu selama itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam rakor kali ini hadir pula perwakilan Badan Pertanahan Nasional Palu Harahaf, Kepala Balai Prasarana Wilayah (BP2W) Sulteng, Ferdinand Kana Lo serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan stakeholder terkait lainnya serta para pejabat TNI/Polri. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 43 times, 1 visits today)

News Feed