oleh

LKPj Bupati Tak Sesuai Realisasi, Lima Fraksi DPRD Touna Dorong Bentuk Pansus

SUASANA rapat paripurna DPRD Kabupaten Tojo Unauna, Rabu (1/7/2020). FOTO: MOH SAFA’AD/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, AMPANA– Sebanyak lima fraksi di DPRD Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) bersepakat mendorong terbentuknya Panitia Khusus (pansus) terkait realisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Touna tahun 2019 dan realisasi anggaran penanganan Covid-19.

Adapun lima fraksi yang mengusulkan untuk mendorong terbuntuknya pansus diantaranya Fraksi PKB, PDIP, PAN, Demokrat, dan Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia.

Pembentukan pansus tersebut didorong lewat rapat paripurna DPRD yang digelar pada Rabu (1/7/2020) di aula DPRD setempat.

Dalam rapat paripurna itu, Fraksi PDI Perjuangan menyorot soal LKPj Bupati Touna yang dinilai dalam pandangan fraksinya bahwa LKPj tahun 2019 tidak sesuai dengan realita yang ada dilapangan.

“Kami dari Fraksi PDIP menyimpulkan bahwa kinerja saudara bupati dalam mengelola anggaran sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah kami nyatakan gagal, sekali lagi kami nyatakan gagal,” ungkap Iskandar Kamaru saat membacakan pandangan Fraksi PDIP.

Sementara itu, Fraksi PKB juga menegaskan di akhir pandangan fraksinya bahwa lima fraksi telah bersepakat mendorong terbuntuknya pansus atas pelaksanaan LKPj tahun 2019.

“Saya minta maaf kepada saudara bupati, bahwa kami lima fraksi yang berada di DPRD telah bersepakat mendorong terbentuknya pansus soal realisasi LKPj 2019 dan anggaran penanganan Covid-19,” ujar Samsari Pai, Ketua Fraksi PKB saat menyampaikan pandangan fraksinya.

Saat dikonfirmasi dirinya juga mengungkapkan, ada dua pokok persoalan sehingga didorongnya pansus itu diantaranya adalah soal pelaksanaan APBD tahun 2019 dan juga anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 27 miliar.

“Kita mengapresiasi predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) yang diraih pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaan APBD 2019 lima fraksi telah bersepakat mendorong pansus, sebab banyak sekali hasil reses dari para anggota DPRD seperti pekerjaan fisik, mereka melaporkan 100% tapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan laporan,” tegasnya.

Masih banyak kata dia hal-hal yang dianggap perlu ditelusuri lewat adanya pansus tersebut. SAF

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 32 times, 2 visits today)

News Feed