oleh

Mendagri: Tolong Bantuan, Pak Longki Diingatkan Bupati Banggai Mau Pemilu atau Nggak?

KEMENTERIAN Dalam Negeri melaksanakan rapat koordinasi secara virtual dengan 270 kepala daerah, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Rabu (24/6/2020). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat koordinasi secara virtual dengan 270 kepala daerah, Rabu (24/6/2020).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa tahapan pilkada serentak tahun ini sudah berjalan pada Juni sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

Dia pun meminta kepada para kepala daerah yang melaksanakan pilkada serentak untuk mendukung penyelenggara (KPUD dan Bawaslu Daerah) untuk melakukan tahapan pilkada dengan baik sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

Tito menyampaikan realisasi anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dari 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang telah tertransfer ke KPUD, Bawaslu daerah dan pengamanan masih ditemukan realisasi anggaran di beberapa daerah di bawah 40 %.

Untuk Provinsi Sulteng, menurut Mendagri Tito, realisasi transfer anggaran untuk Provinsi Sulawesi Tengah sudah bagus, tinggal menunggu realisasi transfer berikutnya.

Selanjutnya dia menyampaikan dari tujuh kabupaten dan satu kota di wilayah Sulteng yang melaksanakan pilkada serentak 2020, dia menuturkan bahwa Kabupaten Banggai sangat memprihatinkan karena realisasi anggaran ke KPUD 11,60%, Bawaslu daerah 15,13%, pengamanan 0,00%.

“Tolong bantuan, Pak Longki diingatkan Bupati Banggai mau pemilu atau nggak?,” ucapnya.

Dia pun mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banggai Laut atas realisasi transfernya KPUD 40,00%, bawaslu daerah 40,00%, pengamanan 81,82%.

“Luar biasa Banggai Laut, artinya serius,” nilainya.

Kabupaten Sigi KPUD 36,67%, bawaslu daerah 40,00%, pengamanan 0,00%, Kabupaten Morowali Utara KPUD 40,00%, bawaslu daerah 42,47%, pengamanan 0,00%.

Kemudian Kabupaten Poso KPUD 41,75%, bawaslu daerah 40,98%, pengamanan 0,00%, Kabupaten Tojo Unauna KPUD 40,62%, bawaslu daerah 40,55%, pengamanan 0,00%.

Berikutnya Kabupaten Tolitoli KPUD 40,00%, bawaslu daerah 40,00%, pengamanan 0,00%, Kota Palu KPUD 42,32%, bawaslu daerah 40,42%, pengamanan 56,08%.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyampaikan segera menindaklanjuti arahan Mendagri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut mendampingi rakor virtual Kepala Badan Kesbangpol Sulteng Fahrudin, Kadis Kominfo Sulteng  Farida, dan Kepala Bagian Humas Adiman. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 266 times, 1 visits today)

News Feed