oleh

Didenda Rp 1 Miliar atas Kasus Bupati Poso, Nuansa Pos Banding

BUPATI Poso Darmin Sigilipu didampingi penasehat hukumnya Gunawan Rubana saat memberi keterangan kepada sejumlah jurnalis, Rabu (24/6/2020) malam. FOTO: FAIS/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, POSO– Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah mengabulkan gugatan Bupati Poso sebagai penggugat atas kasus perdata dugaan pencemaran nama baiknya yang dilakukan media cetak Nuansa Pos.

Selain mengabulkan permohonan pemulihan nama baik Bupati Poso, pihak majelis hakim yang diketuai Marlinus tersebut juga mengabulkan agar pihak tergugat yakni Nuansa Pos membayar kerugian materi sebesar Rp 1 miliar.

Dalam sidang kasus perdata bernomor 121/PDT-6/2019/PN Palu itu, majelis hakim mengabulkan materi gugatan penggugat terhadap tergugat yang dalam hal ini pemimpin redaksi dan perusahaan Nuansa Pos serta tergugat 2, mantan pempinan redaksi Nuansa Pos, Irfan D Pontoh.

Bupati Poso Darmin Sigilipu melalui kuasa hukumnya Gunawan Rubana mengatakan, putusan majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan yang diajukan penggugat yakni sebesar Rp 5 miliar.

“Awalnya kami selaku penggugat meminta tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5 miliar, namun oleh majelis hakim PN Palu diputuskan Rp 1 miliar. Namun intinya besaran materi bagi kami bukan masalah. Yang pasti hal ini membuktikan bahwa pemberitaan itu tidak benar,” ucap Gunawan kepada sejumlah jurnalis di Poso, Rabu (24/6/2020) malam.

Menurut Gunawan, dalam sidang di PN Palu yang berlangsung Rabu, pemberitaan media Nuansa Pos terbukti telah menyerang pribadi dan mencemarkan nama baik Bupati Poso dan keluarganya.

Sehingga kata dia, majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan penggugat dan meminta tergugat Nuansa Pos bersama mantan pimpinan redaksinya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1 miliar.

“Hal itu sesuai dengan pasal 365 junto pasal 1372 kitab undang undang hukum perdata,” ucapnya.

Dia mengatakan, kasus ini bermula dengan beberapa kali pemberitaan yang dilakukan oleh Nuansa Pos pada Mei 2019 lalu.

Dimana Nuansa Pos dalam pemberitaannya yang memuat tentang dugaan perselingkuhan Bupati Poso itu tanpa ada klarifikasi atau konfirmasi.

Berdasarkan pemberitaan itu, Bupati Poso juga telah menempuh prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dengan membawa kasus ini ke Dewan Pers untuk diproses lebih lanjut.

Dia menyampaikan, dari laporan tersebut, Dewan Pers kemudian mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor: 40/PPR-DP/IX/2019 tentang Pengaduan Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu terhadap Harian Nuansa Pos.

Dalam PPR tersebut, Dewan Pers memutuskan, teradu dalam hal ini Harian Nuansa Pos melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena dinilai tidak profesional, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi.

Meski telah memperoleh putusan dari majelis hakim PN Palu, namun Gunawan mengatakan, pihaknya masih menunggu kemungkinan adanya upaya banding yang dilakukan pihak tergugat.

“Kasus ini belum inkrah karena pihak penggugat masih diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya atau banding. Majelis hakim memberi batas waktu hingga 8 Juli mendatang. Jika upaya itu tidak dilakukan tergugat, baru kasus ini bisa dinyatakan inkrah,” sebutnya.

Namun katanya, pihaknya akan selalu siap jika pihak tergugat menempuh upaya hukum banding atas putusan majelis hakim PN Palu tersebut.

“Upaya hukum apapun yang dilakukan kami siap. Jangankan banding, sampai upaya peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa kami siap hadapi,” tegasnya.

Selain melakukan upaya hukum perdata, Gunawan juga mengatakan, pihaknya sedang menempuh upaya hukum pidana atas kasus tersebut.

“Pidananya juga masih berproses sampai saat ini,” katanya.

Sementara itu, Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu mengaku lega dan mengapresiasi putusan majelis hakim PN Palu yang mengabulkan gugatannya.

“Saya sangat lega atas putusan ini karena proses hukum ini sudah kami lakukan sejak satu tahun lalu mulai dari upaya hukum somasi, hak jawab, Dewan Pers hingga proses hukum perdata di PN Palu,” ujar Darmin Sigilipu.

Darmin berharap putusan PN Palu itu dapat mengembalikan nama baiknya dan keluarga yang sudah tercemar akibat pemberitaan selama ini yang dilakukan pihak Nuansa Pos.

Sementara itu secara terpisah, Presiden Direktur Nuansa Pos Bayu Alexander Montang membenarkan pihak PN Palu yang mengabulkan gugatan Bupati Poso.

Atas putusan itu, Bayu menyatakan akan banding karena dirinya tidak bersalah.

“Saya banding karena saya tidak bersalah,” katanya saat dihubungi jurnalis, Kamis (25/6/2020) malam.

Bayu mengaku, sejak 2014 dirinya sudah non aktif dari direksi Nuansa Pos karena mengajukan pengunduran diri saat terpilih menjadi anggota DPRD Sulteng.

“Sampai berita itu dimuat saya masih non aktif. Upaya banding kan waktunya 14 hari, pasti saya banding,” tegas Bayu Montang. FAI/CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 247 times, 1 visits today)

News Feed