oleh

Pemkab Touna Kembali Raih Opini WTP Kedelapan Kalinya Secara Berturut-turut

BUPATI Tojo Unauna Muhammad Lahay (kanan) dan Ketua DPRD setempat Mahmud Lahay saat menyaksikan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Selasa (16/6/2020). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, AMPANA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Unauna (Touna) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.

Pemberian opini WTP tersebut bukan pertama kalinya diraih oleh Pemkab Touna melainkan sudah yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Pemberian opini WTP yang berlangsung melalui video konferensi pada Selasa (16/5/2020) disaksikan Bupati Touna Mohammad Lahay didampingi Ketua DPRD setempat, Mahmud Lahay di Ruang Eksekutif kantor bupati.

Saat video konferensi berlangsung Bupati Touna didaulat untuk menyampaikan sambutan oleh BPK RI Perwakilan Sulteng.

Dalam sambutannya, Bupati Mohammad Lahay mengungkapkan, pemeriksaan oleh BPK-RI merupakan suatu momentum tahunan yang sangat diperlukan dalam upaya menilai kewajaran dalam pengelolaan keuangan suatu daerah yang menjadi objek pemeriksaan.

“Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemkab Tojo Unauna untuk melihat sejauhmana kemampuan daerah mengelola keuangan secara tertib dan akuntabel, serta bagaimana upaya untuk melakukan tindak lanjut, evaluasi dan perbaikan terhadap koreksi-koreksi yang dihasilkan guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.

Penyerahan opini WTP oleh BPK RI Perwakilan Sulteng pada hari ini kata dia, merupakan capaian untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut.

“Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Pemkab Tojo Una-Una masih dapat mempertahankan predikat WTP selama delapan kali berturut-turut, dalam proses pengelolaan keuangan yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian akuntabilitas pemerintah daerah,” katanya.

Meski demikian, dirinya juga menambahkan, predikat WTP bukan dijadikan alasan bagi pemerintah daerah berbangga diri, namun dimaknai sebagai upaya untuk lebih berhati-hati serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih akurat, efektif, efisien dan akuntabel.

Terhadap koreksi yang diberikan, bupati menyampaikan akan terus berupaya menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SAF

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 29 times, 1 visits today)

News Feed