oleh

Kampanye Pilkada di Sulteng Tidak Boleh Ada Dangdutan dan Arak-arakan

WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah Rusli Dg Palabbi secara virtual mengikuti video konferensi kesiapan pelaksanaan pilkada dengan narasumber Dirjen Politik dan PUMK, Bahtiar di ruang kerjanya, Rabu (10/6/2020). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusli Dg Palabbi secara virtual mengikuti video konferensi (vidkon) kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan narasumber Dirjen Politik dan PUMK Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar di ruang kerjanya, Rabu (10/6/2020).

Selain Wagub Sulteng dengan kepala daerah lainnya, puluhan peserta vidkon adalah Kepala Dinas Kominfo dan Humas se Indonesia.

Dirjen Bahtiar dalam pengarahannya meminta seluruh penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik agar produktif selama masa pandemi dan berupaya  memutus mata rantai penularan Covid-19.

Selain itu juga melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial dan sebagainya.

Hal tersebut terutama dalam new normal. Untuk itu agar mengikuti protokoler Gugus Tugas Covid-19 yakni cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker, dan senantiasa menjaga jarak.

Akibat pandemi Covid-19 kata dirjen, kehidupan berpolitik, termasuk pilkada serentak pada September 2020 terpaksa ditunda.

Untuk itu dibuatlah Perpu pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020, sebagaimana opsi yang diusulkan oleh penyelenggara KPU, DPR, Bawaslu serta penyelenggara negara lainnya.

Dirjen Bahtiar menegaskan, 15 Juni 2020 tahapan pilkada diaktifkan kembali dengan narasi pilkada langsung umum bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman dari Covid-19.

Untuk itu, dalam SOP tata baru pilkada mengikuti protokoler Gugus Tugas Covid-19, misalnya pendaftaran balon tidak ada lagi iring-iringan dan hanya perwakilan saja.

Demikian pula saat pengumuman pasangan balon tidak boleh lagi ada kerumunan dan harus diawasi oleh bawaslu dan pihak keamanan.

Kampanye pilkada yang sebelumnya 81 hari dipangkas menjadi 71 hari dan tidak ada arak-arakan dan dangdutan di lapangan, digantikan pertemuan secara virtual dan kegiatan lain mengikuti protokol Gugus Tugas Covid-19.

“Saat pemungutan suara 9 Desember 2020, skenario TPS maksimal 500 orang yang sebelumnya 800 orang. Untuk itu jumlah TPS akan ditambah, sehingga petugas dan anggaran juga akan bẻrtambah,” kata Dirjen Bahtiar.

Pihaknya yakin pilkada serentak bisa dikendalikan karena yang terlibat hanya orảng dewasa dan hanya salah satu bentuk kenormalan baru dengan mengacu protokoler Gugus Tugas Covid-19.

“Saat ini para pemimpin dịuji pada mâsa krisis di tengah ombak Covid-19. Untuk itu mari saling mendukung serta mencari solusi dan jangan saling menyalahkan,” tegas Dirjen Bahtiar.

Rata-rata peserta rapat persiapan pilkada serentak secara virtual se Indonesia menyatakan kesiapannya dalam menyukseskan pilkada serentak.

Beberapa masalah yang timbul hanya seputaran anggaran penanganan protokol Covid-19 dalam proses pilkada. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 33 times, 1 visits today)

News Feed