oleh

Walikota Khawatir Penyebaran Corona Jika Pemeriksaan di Pintu Masuk Palu Dihentikan

WALI KOTA Palu Hidayat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran organisasi perangkat daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah setempat di Ruang Bantaya kantor walikota, Rabu (27/5/2020). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Wali Kota Palu Hidayat memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan forum komunikasi pimpinan daerah setempat di Ruang Bantaya kantor walikota, Rabu (27/5/2020).

Rakor kali ini membahas tentang status masa tanggap kedaruratan wabah Covid-19 atau Virus Corona yang akan berakhir pada 29 Mei 2020.

Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 yang diambil oleh Pemerintah Kota Palu tetap dilaksanakan.

Adapun kebijakan yang dimaksud yakni pos pemeriksaan di pintu masuk wilayah Kota Palu, Pondok Perawatan bagi orang tanpa gejala dan orang dalam pemantauan, tracking oleh tim surveillance, Posko kelurahan/kecamatan, dan penyemprotan disinfektan pada zona rawan Covid I, II, dan III.

Walikota mengaku khawatir apabila pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Palu dihentikan seiring berakhirnya masa tanggap kedaruratan Virus Corona.

“Kalau kita hentikan kerja-kerja kita di perbatasan, saya agak khawatir, karena daerah-daerah tetangga kita seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo dan lainnya sangat terdampak,” ungkapnya.

Kecuali kata dia, daerah-daerah yang berdekatan dengan Kota Palu tersebut sudah normal, barulah pihaknya berani untuk memberhentikan pos pemeriksaan di pintu masuk Kota Palu maupun kebijakan lainnya.

“Situasi ini masih sangat mengkhawatirkan. Semoga langkah-langkah kita bisa menekan angka Covid-19 di Kota Palu,” katanya.

Namun demikian kata Walikota Hidayat, status keadaan darurat bencana non-alam ini akan berakhir pada saat ditetapkannya keputusan presiden tentang penetapan berakhirnya status bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional.

“Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan status bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional, maka kepala BNPB, gubernur, bupati, dan walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19 sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020,” jelasnya.

Dalam rapat itu, juga disepakati bahwa kegiatan perekonomian masyarakat baik pasar, warung makan, warung kopi (warkop), toko, dan usaha mikro kecil menengah akan diberi kelonggaran jika kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Palu berjalan optimal sesuai hasil evaluasi Dinas Kesehatan setempat.

Kelonggaran ini diberikan dengan ketentuan mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19, konsumen dan produsen/pelaku usaha wajib menggunakan masker, menyiapkan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.

Selain itu wajib menyiapkan bilik disinfektan bagi toko, warung makan, dan warkop, kemudian warung makan dan warkop menyiapkan meja dan kursi wajib menjaga jarak sesuai protokol Covid-19.

Rakor kali ini dihadiri Sekretaris Kota Palu Asri, perwakilan DPRD, Wakapolres Palu Kompol Abdul Azis, perwakilan Kodim 1306/Donggala, Lanal Palu, serta pejabat lainnya. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 291 times, 1 visits today)

News Feed