oleh

Gubernur Sulteng dan Kakanwil DJP Suluttenggo Malut Teken Kesepakatan Bersama Soal Perpajakan

GUBERNUR Sulawesi Tengah Longki Djanggola menandatangani kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan pelayanan perpajakan sebagai bagian dari mal pelayanan publik di Sulteng bertempat di ruang kerjanya, Rabu (26/2/2020) pagi. FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggo dan Maluku Utara (Malut), Tri Bowo resmi menandatangani kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan pelayanan perpajakan sebagai bagian dari mal pelayanan publik di Sulteng bertempat di ruang kerjanya, Rabu (26/2/2020) pagi.

Mal pelayanan publik sendiri adalah tempat layanan publik yang diselenggarakan secara bersama oleh pemerintah pusat, pemda dan lembaga publik lain dalam satu lokasi terintegrasi, dalam hal ini di gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Pada kesempatan itu, Gubernur Longki juga menyampaikan dukungan atas sinergi pemerintah daerah (pemda) dengan DJP dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak lewat Tax Gathering 2020.

Dengan makin banyaknya perusahaan luar yang berinvestasi dan membuka kantor cabang di Sulteng kata gubernur adalah potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Sebab saat perusahaan luar membuat kantor cabang di daerah, maka wajib bagi mereka mendaftarkan diri pada Kantor Pajak Pratama (KPP) setempat untuk mendapat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) supaya jelas status perpajakannya di mata hukum.

Selain itu juga untuk mencegah penyalahgunaan status pajak dari kantor cabang terkait kegiatan ekonomi dan kewajiban pajak yang harus dibayarnya.

“Kalau sudah bikin NPWP disini langsung buka cabang, tidak boleh fiktif,” kata Gubernur Longki.

Merespon gubernur, Kakanwil Tri Wibowo menyatakan jajaran DJP dan KPP siap turun bersama-sama pemda mengecek langsung ke perusahaan-perusahaan yang sudah membuka cabang di Sulteng.

Di bagian lain dia juga sampaikan bahwa penerimaan pajak di wilayah kerjanya sukses menembus jajaran 5 besar secara nasional.

Hasil itu lanjutnya juga tidak lepas dari kontribusi wajib pajak di Sulteng yang masuk pada wilayah kerjanya.

“Ini bukti kita warga negara yang patuh terhadap pajak,” katanya.

Turut menyaksikan penandatanganan, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Bunga Elim Somba, Kadis PMDPTSP Sulteng Christina Shandra Tobondo, Kepala Bapenda Abdul Wahab Harmain, Karo Humas Protokol Mohammad Haris, dan Kepala KPP Palu Ranto Napitupulu. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 29 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed