oleh

Marak Penambangan Ilegal, Sulteng Diintai Bahaya Merkuri

Ilustrasi tambang emas tradisional. (REUTERS/Damir Sagolj)

SultengTerkini.Com, PALU– Maraknya penambangan emas ilegal baik di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli, dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mesti ditindak tegas oleh aparat hukum.

Bahan beracun yang digunakan dalam pengolahan tambang jelas mengintai keselamatan manusia dan alam Sulteng.

Pengamat pertambangan, Syahrudin mengatakan, fenomena Penambangan Tanpa Izin (Peti) pertama kali booming di Sulteng pada tahun 2010.

Awalnya, penambangan tersebut menggunakan pendekatan konvensional seperti mendulang.

Namun seiring perkembangan waktu, metode penambangan rakyat konvensional bergeser menggunakan bahan kimia berbahaya.

Pergeseran metode urai oleh masyarakat itu, kata Syahruddin disebabkan munculnya kelompok-kelompok pemodal yang ikutan melakukan penambangan tanpa izin.

“Tercatat, beberapa kelompok ikut melakukan penambangan tanpa izin dengan menggunakan merkuri dan sianida sebagai cara menguari endapan emas dari batu ataupun tanah,” jelas Syahrudin, Kamis (20/2/2020).

Menurut Syahrudin, penambangan emas ilegal bisa ditemukan di  Kelurahan Poboya Kota Palu, Dongi-Dongi di Kabupaten Sigi, di Malomba, Kecamatan Dondo Tolitoli dan terakhir terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.

“Maraknya penambangan ilegal, akibat lemahnya kontrol dan penindakan aparat penegak hukum. Juga tidak sedikit oknum-oknum penegak hukum mengambil keuntungan dengan melakukan pembiaran terhadap penambangan tanpa izin, yang seolah-olah atas nama rakyat kecil akan tetapi diolah oleh kelompok-kelompok pemodal besar di Kota Palu dan sekitarnya,” urainya.

Dia menambahkan, bahaya merkuri yang mengintai masyarakat Sulteng, harusnya menjadi titik tolak bagi aparat penegak hukum untuk menindak dan menertibkan penambangan tanpa izin.

“Tugas perlindungan masyarakat melekat pada aparat penegak hukum. Melindungi masyarakat dari limbah merkuri dan sianida berarti juga melindungi masyarakat Kota Palu, khsusnya dari bahaya penyakit ginjal, mutasi gen, cacat, kerusakan hati, kerusakan kulit dan kanker. Lebih dahsyatnya lagi, menghentikan penambangan tanpa izin yang menggunakan Merkuri dan Sianida juga berarti melindungi warga dari kematian,” tegas Syahrudin.

Sebagai pengamat pertambangan, Syahrudin mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dengan cara sosialisasi melalui pemerintah dan masyarakat serta langkah lebih jauhnya adalah upaya penindakan para pemasok bahan beracun berupa mercuri dan sianida.

“Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka aparat penegak hukum lalai dalam memberi perlindungan kepada masyarakat,” tegasnya. GUS

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 38 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed