Pascabencana Sulteng, Pembangunan Sejumlah Sekolah dan Puskesmas Masih Temui Kendala

RAPAT bersama Bank Dunia/World Bank terkait proses rehab rekon pascabencana di Sulawesi Tengah dipimpin Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Bunga Elim Somba, Kamis (30/1/2020). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng), Ferdinand Kana LO menuturkan, percepatan pemulihan  infrastuktur pascabencana, khususnya sarana pembangunan beberapa sekolah dan puskesmas yang berada di zona merah masih mengalami kendala.

Dia mengaku sampai saat ini pihaknya belum mengetahui di lokasi mana bangunan sekolah dan puskesmas tersebut (yang masuk zona merah) akan dipindahkan.

“Karena sampai saat ini kami belum menerima kejelasan pemindahan untuk penentuan lokasi baru,” katanya di Ruang Polibu Sekretariat Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (30/1/2020).

Dia pun mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah agar masalah tersebut bisa segera teratasi, sehingga pihaknya bisa menjalankan proses rehab rekon tersebut.

Sementara itu, pihak Bank Dunia (World Bank/WB) mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng atas peran koordinator rehab rekon pascabencana.

Andre Bald, Task Team Leader World Bank mengatakan, peran Pemprov Sulteng bukanlah pekerjaan yang mudah.

Karena katanya, begitu banyak pihak terlibat dalam proses rehab rekon pascabencana seperti pihak-pihak internasional, NGO dan pemerintah pusat, sehingga harus perlu koordinasi yang baik agar proses rehab rekon berjalan sebagaimana diharapkan.

Terkait di tingkat kebijakan, lembaga keuangan yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat tersebut berharap agar Pemprov Sulteng terus melakukan tugasnya dalam persoalan lahan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait yang perlu dilakukan atau sudah dilakukan mengenai fasilitasi akuisisi lahan demi menunjang proses rehab rekon.

Karena menurutnya, Pemerintah Pusat telah sepakat untuk bekerjasama dengan Bank Dunia dan sudah menerima kebijakan yang ada di Bank Dunia.

“Kami adalah sebuah organisasi global. Oleh karena itu kebijakan yang kami terapkan disini itu sama dengan yang kami terapkan di Brazil, Cina, dan negara-negara lain. Jika pemerintah membutuhkan dana terkait akuisisi lahan, tolong beritahu kami, dan kami siap untuk membantu,” tegas Andre Balt.

Rapat bersama Bank Dunia/World Bank terkait proses rehab rekon ini dipimpin Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Bunga Elim Somba dan dihadiri Danrem 132/Tadulako Kolonel Inf Agus Sasmita, pemerintah daerah terdampak bencana alam serta instansi terkait.

Rapat koordinasi ini akan dilanjutkan pada Jumat (31/1/2020). CAL

Komentar

News Feed