oleh

Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Sekprov Sulteng Dua Kali Tidak Penuhi Panggilan Bawaslu

KETUA Bawaslu Sulawesi Tengah, Ruslan Husen (paling kiri).

SultengTerkini.Com, PALU– Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) Hidayat Lamakarate sudah dua kali tidak memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulteng dalam kaitan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur setempat pada 23 September 2020.

Pihak Bawaslu Sulteng telah melayangkan surat pemanggilan pertama kepada Sekprov Hidayat pada Kamis (9/1/2020) pukul 14.00 Wita untuk diperiksa di kantornya Jalan Sungai Moutong Nomor 8, Kecamatan Palu Barat.

Kemudian panggilan kedua pada Jumat (10/1/2020) pukul 14.00 Wita, namun panggilan pertama dan kedua tidak dipenuhi oleh Sekprov Hidayat.

Informasi yang diperoleh, Sekprov Hidayat berhalangan hadir karena masih berada di luar kota, sehingga jadwal klarifikasi atau permintaan keterangannya kepada Bawaslu kembali diagendakan pada Sabtu (11/1/2020) pukul 14.00 Wita di kantor Bawaslu Sulteng.

Menurut Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, Sekprov Hidayat dipanggil atas dugaan pelanggaran netralitas ASN menjelang pilgub 23 September 2020 mendatang.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Sulteng, ditemukan adanya baliho yang memuat foto dan nama Mohammad Hidayat Lamakarate yang diketahui sebagai PNS aktif yang juga merupakan Sekprov Sulteng.

Dalam hal dugaan pelanggaran netralitas ASN, baliho Hidayat mencantumkan tulisan ‘Calon Gubernur Sulteng’ yang tersebar di tujuh kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Donggala, Poso, Tojo Una Una, Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, dan Kota Palu.

Menyikapi hal itu, Ruslan menyatakan pihak Bawaslu Sulteng telah melakukan pleno, yang hasilnya bahwa rencana Senin (13/1/2020) terbit “status temuan” atas dua ASN yakni Kepala Bappeda Sulteng Hasanuddin Atjo dan Sekprov Sulteng Hidayat Lamakarate.

“Satu ASN lagi (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulteng Bartholomeus Tandigala) pada Senin tersebut masih proses klarifikasi,” katanya, Jumat (10/1/2020).

Ruslan Husen menjelaskan, pada tahapan klarifikasi, jika terlapor tidak hadir, setelah dipanggil secara patut sebanyak dua kali, maka Bawaslu mengkaji berdasarkan bukti yang ada.

Olehnya kata dia, terus dilakukan pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya.

Menurutnya, hasil klarifikasi setelah pleno, jika terpenuhi unsur pelanggaran, maka Bawaslu meneruskan pelanggaran hukum lainnya kepada instansi berwenang, dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan melampirkan kajian dan bukti terkait.

Namun kata Ruslan, jika tidak terpenuhi unsur pelanggaran, penanganan dihentikan.

“(Untuk) Status temuan akan diumumkan dalam papan pengumuman Bawaslu,” kata orang pertama di Bawaslu Sulteng itu.

Dia menegaskan, penerusan pelanggaran hukum lainnya bersifat rekomendasi yang melampirkan kajian dan bukti-bukti terkait.

“Apakah kajian bisa dipublish? Kajian dan bukti termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan penetapan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) Bawaslu. Yang bisa dipublish, surat pengantar dan pengumuman status temuan. Selain itu, informasi dikecualikan,” tegas Ruslan Husen. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 125 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed