oleh

Diminta Tidak Beroperasi di Poboya, Ini Kata CPM

WhatsApp Image 2019-11-22 at 20.02.55
PABRIK pengolahan emas PT Citra Palu Minerals di Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. DOK CPM

SultengTerkini.Com, PALU– Izin Operasi Produksi (OP) PT Citra Palu Minerals (CPM) di Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah tidak terbit tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang, mulai dari studi pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan (feasebility study) dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Demikian dikatakan Manager Eksternal Relation & Permit CPM, Amran Amier kepada SultengTerkini.Com, Sabtu (23/11/2019) menanggapi pemberitaan di media ini berjudul “Rawan Bencana, PT CPM Diminta Tidak Beroperasi di Poboya”.

Menurut Amran, izin OP tersebut didahului terbitnya Izin Lingkungan dan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dia mengatakan, studi kelayakan CPM meliputi kelayakan teknis, kelayakan lingkungan, dan kelayakan sosial ekonomi.

“Tentu saja potensi atau ancaman bencana, termasuk gempa bumi dan pergeseran tanah, menjadi bagian dalam studi yang dikaji dan diantisipasi. Hal yang sama dilakukan dalam studi amdal dan studi pendukung lainnya,” tutur Amran.

Bahwa operasi produksi PT CPM berakibat perubahan bentang alam juga berdampak pada lingkungan itu disadari dan karenanya melalui praktik pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) dengan penerapan pengelolaan lingkungan serta penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dampak lingkungan akibat operasi CPM dikelola dan diminimalisir.

Terkait bencana 28 September 2018, tentu saja CPM prihatin dan berduka. Karena itu katanya, sejak hari pertama pascabencana, CPM bersama stakeholder lainnya ikut dan berpartisipasi dalam masa tanggap darurat dan masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dia menuturkan, CPM menjadi bagian dari Emergency Respon Team Kementerian ESDM. Bersama beberapa perusahaan dari Bakrie Group, CPM memberikan bantuan kemanusiaan pascabencana 28 September 2019.

Izin OP bagi CPM diharapkan menjadi media bagi CPM bersama masyarakat dan pemerintah daerah bangkit dari keterpurukan pascabencana.

“Melalui investasinya, CPM berharap memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kebangkitan masyarakat Palu dan sekitarnya,” pungkas Amran Amier.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu tidak boleh memberikan ruang sejengkalpun kepada perusahaan tambang PT Citra Palu Minerals untuk mengeruk kawasan Poboya.

Menurut dia, pemerintah harusnya mempertimbangkan risiko geologi dan ekologi ketika kawasan Poboya dieksploitasi perusahaan tambang.

“Perusahaan tambang itu sangat rakus ruang, bentang alam pasti berubah ketika kawasan itu dikeruk,” kata Adriansa kepada SultengTerkini.Com, Jumat (22/11/2019).

Dia mengatakan, pemberian konsesi kepada PT CPM di Kelurahan Poboya sangat berbahaya karena sewaktu-waktu bisa saja berpotensi memicu bencana alam. Sebab kata dia, dalam pola ruang revisi RTRW Kota Palu 2018-2038 kawasan Poboya merupakan kawasan rawan bencana longsor.

Lagi pula, kata Adriansa kawasan Poboya berdasarkan SK.8113/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Huntan Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2017 merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA) yang harusnya tidak boleh dikonversi untuk kepentingan pemanfaatan budidaya apalagi tambang.

Selain itu, kawasan Poboya merupakan sumber air bersih bagi ratusan ribuan warga Kota Palu. “Bayangkan jika areal itu dikeruk perusahaan tambang, begimana nasib warga Kota Palu yang menggunakan sumber air permukaan dan air dalam tanah dari pegunungan Poboya di masa mendatang,” tuturnya. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 79 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed