oleh

Demo Mahasiswa di Palu: Tolak Iuran Naik, Minta BPJS Kesehatan Dibubarkan

WhatsApp Image 2019-11-13 at 10.35.11
KOORDINATOR aksi, Laju Wardi saat berorasi di depan Kantor BPJS Kesehatan, Jalan Sisimangaraja, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (13/11/2019). FOTO: MOHAMMAD RAFIQ/SULTENGTERKINI.COM

SultengTerkini.Com, PALU– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Palu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palu, Jalan Sisingamangaraja, Rabu (13/11/2019).

Mahasiswa Kota Palu menilai kebijakan itu sama sekali tidak memperhatikan kondisi perekonomian warga yang terdampak bencana.

Menurut Koordinator Aksi, Laju Wardi, banyak warga yang menjadi peserta BPJS kesehatan terdampak bencana namun kesulitan untuk membayar iuran yang naik.

“Kondisi perekonomian warga belum pulih. Lantas pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan BPJS Kesehatan. Ini aneh,” katanya.

Selain itu, sebelum BPJS Kesehatan resmi dinaikkan, banyak ditemukan tindakan yang tidak sesuai terhadap peserta BPJS.

Mulai dari ketidaklayakan pelayanan, pengobatan, penelantaran pasien, penuhnya ruangan dan masih banyak lagi.

Kondisi itu dinilai pengelolaan sistem di internal BPJS masih sangat tidak efektif, sehingga kata Laju Wardi, harusnya perlu mendapatkan tanggapan yang serius oleh pemerintah.

“Kalau begini kerja-kerja internal BPJS Kesehatan, bubarkan saja,” katanya.

Disamping itu, mahasiswa Untad, Amink mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat tidak memungkinkan dengan kondisi masyarakat terdampak bencana.

Mestinya kata dia, kondisi ini jadi bahan kajian untuk mengeluarkan kebijakan yang lain.

“Masyarakat sudah kesulitan memulihkan ekonominya, justru dijawab dengan kenaikan iuran BPJS. Ini sangat tidak manusiawi,” tegasnya.

Dalam aksi itu, Aliansi Mahasiswa se Kota Palu menyatakan menolak keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai tidak atas pertimbangan keadaan ekonomi masyarakat kecil, mendesak pemerintah dan Direktur Utama BPJS untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan internal BPJS.

Kemudian, massa juga mendesak Direktur BPJS Cabang Palu untuk menyajikan hasil pengawasan terhadap beberapa instansi terkait dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang BPJS Kesehatan. MAD

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 39 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed